Padang, Scientia — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui penyusunan dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) yang terukur dan dapat diimplementasikan. Langkah itu dinilai penting mengingat Sumbar merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Pelatihan Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar, Senin (6/4).
Kegiatan itu dihadiri unsur Forkopimda Sumbar, BPBD Sumbar, BPSDM Sumbar, Pusat Studi Bencana Universitas Negeri Padang (UNP), Komunitas Siaga Tsunami (Kogami), serta sejumlah organisasi dan lembaga yang bergerak di bidang kebencanaan.
Mahyeldi mengatakan, Sumbar menghadapi berbagai ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem hingga gelombang pasang. Dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi dan dampak bencana tersebut terus meningkat.
“Seringnya terjadi bencana di Sumbar menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana di Sumbar,” kata Mahyeldi.
Menurut dia, dokumen tersebut tidak hanya menjadi pedoman saat bencana terjadi, tetapi juga menjadi acuan dalam upaya mitigasi sebelum bencana dan pemulihan pascabencana.
Ia berharap proses penyusunan dokumen dilakukan secara partisipatif dan melibatkan seluruh pihak terkait agar menghasilkan kebijakan yang efektif dalam penanganan bencana.
“Kami berharap dokumen yang dibuat nanti bisa didiskusikan dengan baik sehingga menjadi peluang bersama dalam menangani bencana yang ada di Sumbar,” ujarnya.
Belajar dari Bencana Hidrometeorologi
Mahyeldi menyoroti bencana hidrometeorologi besar yang melanda Sumbar pada akhir November 2025 sebagai peringatan penting bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Menurut dia, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu curah hujan ekstrem serta fenomena siklon tropis menyebabkan kerusakan luas dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, sekitar 264 orang meninggal dunia di Sumbar akibat bencana tersebut. Selain itu, puluhan orang dinyatakan hilang dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.
“Secara keseluruhan dalam skala Pulau Sumatera, bencana ini menyebabkan lebih dari 1.200 korban meninggal dunia, jutaan masyarakat terdampak, dan lebih dari satu juta jiwa mengungsi,” katanya.
Di Sumbar sendiri, puluhan ribu warga terdampak dan ribuan rumah mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.
Menurut Mahyeldi, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penanganan darurat saja tidak cukup. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus memiliki perencanaan yang matang, terstruktur, dan telah diuji sebelum bencana terjadi.
“Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua bahwa kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana,” ujarnya.
Dokumen Jadi Acuan Mobilisasi Sumber Daya
Kepala BPSDM Sumbar, Barlius, mengatakan penyusunan dokumen Renkon menjadi kebutuhan mendesak karena Sumbar memiliki ancaman bencana yang beragam, mulai dari gempa bumi dan tsunami hingga banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta abrasi pantai.
Menurut dia, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar bagi seluruh pihak yang terlibat untuk mengerahkan sumber daya, logistik, dan peralatan saat terjadi keadaan darurat.
“Dengan adanya dokumen Renkon yang kita susun bersama, diharapkan apabila terjadi tanggap darurat bencana maka seluruh komponen yang telah menandatangani komitmen dokumen Renkon akan mengerahkan sumber daya, logistik, dan peralatan dalam penanganan bencana yang terjadi,” kata Barlius.
Ia berharap pelatihan itu mampu meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami konsep penyusunan rencana kontingensi, memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, serta menghasilkan dokumen yang aplikatif.
Barlius juga menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, media massa, dan masyarakat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh.
“Dengan keterlibatan seluruh unsur pentahelix, kita berharap lahir kebijakan dan strategi yang efektif, baik dari aspek teknis maupun nonteknis, sehingga kesiapsiagaan bencana di Sumbar semakin kuat,” ujarnya.(yrp)
