Firdaus: Penyelamatan DAS Anai dan Mangrove Harus Jadi Gerakan Bersama

Padang, Scientia – Ketua DPW PKB Sumbar sekaligus Anggota DPRD Sumbar, Firdaus, menegaskan bahwa penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai dan ekosistem mangrove di Sumatera Barat bukan sekadar tugas pemerintah, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

Firdaus mengingatkan, DAS Anai dengan luas ±682,4 km² yang meliputi Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, hingga Kota Padang, kini menghadapi tekanan berat. Mulai dari aktivitas tambang ilegal, alih fungsi lahan, hingga rendahnya kesadaran masyarakat, membuat kerusakan DAS kian nyata.

“Kita sudah melihat dampaknya, banjir, longsor, erosi, kekeringan, sampai rusaknya ekosistem sungai. Kalau kita terus membiarkan, ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga ancaman terhadap kehidupan masyarakat,” kata Firdaus.

Firdaus mendukung penuh langkah Gubernur Sumbar yang menekankan empat hal utama dalam penyelamatan DAS, yaitu rehabilitasi dan konservasi, penegakan hukum terhadap pelanggaran, penertiban pemanfaatan lahan sesuai RTRW, serta peningkatan kesadaran kolektif.

BACAJUGA

Polres Padang Pariaman Ungkap 199 Kejadian Kejahatan Selama Agustus Hingga Oktober

Jumat, 16/10/26 | 04:43 WIB

Firdaus Instruksikan Kader PKB Cepat Tanggap Bantu Tangani Kabut Asap di Sumbar

Kamis, 15/10/26 | 02:16 WIB

“Sebagai wakil rakyat, saya melihat empat langkah ini bukan pilihan, tapi kewajiban. Penegakan hukum jangan setengah hati, rehabilitasi harus konsisten, dan yang tak kalah penting, masyarakat perlu merasa memiliki DAS sebagai sumber kehidupan,” ujarnya.

Terkait pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar, Firdaus menilai langkah ini sangat strategis. Menurutnya, keberadaan KKMD dapat memperkuat koordinasi antar-pihak, sekaligus menjadi garda terdepan dalam upaya rehabilitasi mangrove di Sumbar.

“KKMD adalah wadah yang tepat untuk menyatukan gerakan. Kita butuh aksi nyata, mulai dari mengurangi penebangan liar, mencegah alih fungsi lahan, sampai menyelesaikan konflik sosial-ekonomi di wilayah pesisir,” jelas Firdaus.

Ia menambahkan, Perpres No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove harus benar-benar dijalankan di daerah, bukan hanya jadi dokumen di atas kertas.

Firdaus juga mengapresiasi arahan dari Kementerian Kehutanan RI yang menekankan pentingnya partisipasi publik, diversifikasi pembiayaan, serta komitmen pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor merupakan syarat utama keberhasilan.

“Tidak bisa hanya pemerintah yang bekerja. Dunia usaha, akademisi, LSM, dan masyarakat harus terlibat aktif. Kalau semua berjalan bersama, Sumbar bisa jadi contoh pengelolaan DAS dan mangrove yang berkelanjutan di Indonesia,” ungkap Firdaus.

Bagi Firdaus, penyelamatan DAS Anai dan mangrove bukan hanya soal lingkungan hari ini, tetapi juga warisan bagi generasi mendatang.

“Kalau kita lalai, yang menanggung akibat bukan hanya kita, tapi juga anak cucu kita. PKB Sumbar akan terus mendorong agar kebijakan penyelamatan lingkungan ini masuk dalam prioritas pembangunan daerah,” tegasnya.(yrp)