Bukittinggi, Scientia.id – Pemerintah Kota Bukittinggi menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga di bawah 1 persen pada tahun 2025. Komitmen ini ditegaskan Wakil Wali Kota Ibnu Asis dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula Balaikota, Rabu (24/9/2025).
Menurut Ibnu Asis, pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi kerja kolektif seluruh elemen masyarakat. “Kemiskinan ekstrem identik dengan persoalan sosial yang kompleks. Bukittinggi bisa mencapai target jika semua pihak bekerja bersama-sama,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pemerintah pusat telah menargetkan dua hal utama: menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 1 persen pada 2026 serta menekan tingkat kemiskinan nasional ke 4,5–1 persen pada akhir 2029. Untuk mencapainya, strategi holistik diperlukan dengan fokus pada penguatan data, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Data yang akurat sudah menjadi bagian dari solusi. Pemko Bukittinggi akan terus memperkuat perlindungan sosial sekaligus ekosistem ekonomi lokal agar masyarakat bisa keluar dari jerat kemiskinan,” tambahnya.
Baca Juga: Bukittinggi Catat PAD Terbaik di Sumbar dan Peringkat Empat Nasional
Pemko berharap TKPK menjadi wadah yang aktif, solid, dan konsisten dalam merancang program nyata yang menyentuh langsung masyarakat miskin.
Dengan kerja sama semua pihak, cita-cita menuju Bukittinggi maju, modern, dan inklusif diharapkan dapat terwujud. (*)
![Anggota DPRD Sumbar, Donizar saat konsolidasi dengan Kepala Sekolah SMKN 1 Lubuk Sikaping.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/10/donizar-revitalisasi-e1760540329797-350x250.jpg)
![Anggota DPRD Sumbar Donizar saat Rapat Kerja Komisi dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun 2026.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/10/Donizar-Baru-e1760538253142-350x250.jpg)
