![Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat Rapat Kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Sumbar. [foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250924-WA0001.jpg)
Kegiatan ini mengangkat tema “Kolaborasi Strategis TJSLBU untuk Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat”. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, sekaligus mendorong kepedulian badan usaha agar berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial yang terarah dan sesuai kebutuhan daerah.
Acara ini dihadiri sejumlah pejabat dan pengurus TJSLBU Sumbar, di antaranya Kepala DPMPTSP Sumbar Luhur Budianda, Kepala Dinas Sosial Sumbar Syaifullah, Ketua TJSLBU Sumbar Gusti Chandra, serta Sekretaris TJSLBU Tasman.
TJSLBU sebagai Mitra Strategis Pemerintah
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa TJSLBU adalah sumber alternatif penting untuk mendukung program pemerintah, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun ia menekankan agar bantuan dan program yang dijalankan dunia usaha tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan berkualitas.
“Program TJSL harus bisa sinkron dengan arah pembangunan daerah. Tepat jumlahnya, tepat penerimanya, dan memberi dampak nyata,” ujar Mahyeldi.
Ia juga menyinggung perkembangan investasi di Sumbar yang kian menggembirakan. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, nilai transaksi saham investor ber-KTP Sumbar diperkirakan mencapai Rp12 triliun. Menurut Mahyeldi, hal ini menunjukkan potensi besar yang bisa digerakkan untuk membangun daerah.
Potensi Rantau dan Sumber Daya Lokal
Mahyeldi juga mengajak pengusaha Minang di perantauan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. “Orang Minang ada hampir di seluruh Indonesia. Ikatan emosional perantau dengan kampung halaman harus bisa kita manfaatkan untuk pembangunan daerah,” ucapnya.
Selain itu, ia menyoroti potensi sektor pertanian dan pariwisata yang dinilai paling menjanjikan bagi Sumbar. Salah satu persoalan yang sedang ditangani adalah pengelolaan kebun kelapa sawit seluas 11 ribu hektare yang selama ini dikelola tanpa izin. Pemprov, kata Mahyeldi, tengah berupaya menggandeng PT Agrinas Palma Nusantara agar lahan tersebut bisa dikelola lebih profesional melalui skema BUMN, BUMD, maupun koperasi sehingga memberi manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.
“Dua sektor ini—pertanian dan pariwisata—akan terus kita dorong. Dan peran dunia usaha melalui TJSL akan memperkuat upaya pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.
Harapan Sinergi dan Komitmen Bersama
Lebih jauh, Mahyeldi berharap forum TJSLBU mampu menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pelaksanaan program, menurutnya, harus berbasis perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga pelaporan agar tidak berhenti hanya pada kegiatan seremonial.
“Program TJSL tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi dan sinergi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
TJSLBU Siapkan Program Jangka Pendek dan Panjang
Sementara itu, Ketua TJSLBU Sumbar Gusti Chandra menyampaikan bahwa forum ini merupakan wujud nyata semangat kebersamaan dunia usaha dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, TJSLBU telah menyiapkan program jangka pendek untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, seperti penanganan kemiskinan ekstrem. Sedangkan program jangka panjang diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah, menciptakan manfaat bersama, dan mendukung pembangunan inklusif di Sumbar.
“Tema rapat kerja ini mencerminkan tekad kami. TJSLBU ingin membuktikan kerja nyata membangun Sumbar yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Gusti.
Ia menambahkan, rapat kerja kali ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi capaian program, serta merumuskan langkah konkret ke depan.(Adpsb)
