Bukittinggi Siapkan Pos Bantuan Hukum Kelurahan, Target Rampung September 2025

Bukittinggi, Scientia.id – Pemerintah Kota Bukittinggi mulai mempersiapkan pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan sebagai sarana masyarakat memperoleh pendampingan hukum.

Sosialisasi persiapan digelar di Aula Balai Kota Bukittinggi, Kamis (28/8/2025), menindaklanjuti arahan Kementerian Hukum wilayah Sumatra Barat.

Kabag Hukum Setdako, Reni Nofrianti, mengatakan pertemuan ini merupakan kelanjutan rakor pada 8 Agustus 2025 bersama pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Pemerintah pusat menargetkan Pos Bantuan Hukum sudah siap paling lambat 20 September 2025.

BACAJUGA

81 Tahun Sumbar, Donizar Dorong Daerah Tak Lagi Bergantung pada Dana Pusat

Senin, 21/9/26 | 01:54 WIB

Prestasi Sumbar di MTQN Terus Merosot, Pemprov Kebut Evaluasi Pembinaan Hadapi Iven Berikutnya

Senin, 21/9/26 | 00:08 WIB

Asisten I Setdako Bukittinggi, Isra Yonza, menyebut keberadaan pos bantuan hukum sangat bermanfaat dalam mendukung misi pemerintah daerah.

“Bantuan hukum sangat diperlukan, terutama dengan adanya undang-undang baru tentang perlindungan bantuan hukum. Masyarakat sering merasa takut berurusan dengan pengadilan, sehingga penting adanya pos bantuan hukum untuk memastikan masalah dapat diselesaikan secara baik, adil, dan bermanfaat,” katanya.

Baca Juga: Tiga Pelaku Narkoba Ditangkap, Rekonstruksi Peredaran Sabu di Bukittinggi Terungkap

Ia menambahkan, lurah dan camat memiliki peran strategis dalam mendampingi masyarakat di wilayah masing-masing. Dengan adanya pos bantuan hukum, warga tidak mampu dapat memperoleh akses keadilan lebih mudah dan terjangkau. (*)