Padang, Scientia.id – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh pihak untuk menyamakan persepsi dalam menyusun arah pembangunan Sumatera Barat ke depan. Ajakan ini ia sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Sumatera Barat tahun 2026 di Auditorium Istana Gubernur, Selasa (15/4).
“Seluruh kepala daerah, OPD, instansi vertikal BUMN, serta perantau perlu kita ajak menyatukan pandangan. Dukungan kabupaten atau kota dan semua pemangku kepentingan sangat menentukan capaian pembangunan kita,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menyampaikan bahwa RKPD 2026 akan berpijak pada Rencana Pembangunan Jangla Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029 serta RPJPD Sumbar 2025-2029. Pemerintah provinsi, selanjutnya tetap berpegang pada puisi besar yaitu ‘Sumatera Barat maju dan berkeadilan berlandaskan agama dan budaya’
![Gunernur Sumbar, Mahyeldi saat membuka Minangkabau Sharia Investment.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/08/IMG-20250826-WA0007-120x86.jpg)
Ia juga menggaris bawahi sejumlah prioritas pembangunan, seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, penguatan negeri sebagai pusat pembangunan, hingga pengembangan ekonomi hijau dan ketahanan pangan.
“Kita ingin ke Sumatera Barat bukan hanya maju secara ekonomi, tetapi juga tangguh terhadap bencana, unggul dalam budaya, serta inklusif dalam pelayanan publik,” sebut Mahyeldi.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, turut hadir secara daring, mengingatkan kepala daerah agar memahami arah pembangunan nasional di bawah presiden Prabowo Subianto. Ia menyarankan agar seluruh kepala daerah membaca buku paradoks Indonesia dan solusinya untuk memahami gagasan-gagasan utama presiden.
“Semua kebijakan harus selaras. Presiden menyampaikan pentingnya Sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi antar lembaga dan antar level pemerintah,” tegas Bima.
Meski begitu, ia turut mengapresiasi pencapaian Sumatera Barat dalam menekan angka kemiskinan hingga 5,97 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 9,03 persen. Namun, ia mengingatkan agar Pemprov tetap fokus pada isu pengangguran dan stunting.
Sementara itu, Deputi Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI, Medrilzam menekankan bahwa Sumatera Barat harus memberi perhatian khusus pada isu seperti ketahanan terhadap bencana, perubahan iklim, dan reforma Agraria.
“RKPD harus menjawab tantangan jangka panjang dan terintegrasi dengan RKP Nasional 2026. Fokus utama kita ke depan adalah pada ketahanan pangan hemat energi serta ekonomi produktif dan inklusif,” ujar Medrilzam.
Baca Juga: Asisten I Buka Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur
Musrenbang ini juga dihadiri Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Bupati dan Walikota se-Sumbar, unsur Forkopimda, Kepala OPD, perwakilan BUMN, hingga kalangan akademisi. (Adpsb)
