Amankan Titik Rawan Pilkada, Polda Sumbar Kerahkan 3.000 Personel

PADANG, Scientia – Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Sumatera Barat (Sumbar) mulai berlangsung sejak besok, Rabu (25/9).

Terkait hal ini, Polda Sumbar mengerahkan sebanyak 3.000 lebih personel. Jumlah itu di luar personel polres dan polsek yang ada di 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Personel ini juga dibantu TNI, dan Satpol PP untuk menimalisir titik rawan.

“Kalau secara nasional, untuk agenda seperti ini tidak kurang seperempat kekuatan kita kerahkan,” Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono usai Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Bermartabat 2024, Selasa (24/9) di Padang.

Dikatakan Suharyono, Pilkada Serentak 2024 di Sumbar akan berlangsung di 1 tingkat provinsi (Pilgub), 6 tingkat kota (pilwako), dan 15 di kabupaten (pilbup). Jumlah yang bakal mengikuti pilkada sebanyak 56 pasangan calon (paslon).

BACAJUGA

Menimbang Sekda Kabupaten Solok: Mengapa Vivi Fortuna Layak Diperhitungkan

Senin, 31/8/26 | 10:00 WIB

Bupati Solok Lepas Kontingen Jambore Nasional XII Kwarcab 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok

Senin, 10/8/26 | 18:14 WIB

Menurutnya, Pilkada Serentak 2024 ini merupakan sarana demokrasi berdasarkan Pancasila dan amanat UU 1945. Kendati begitu, Pilkada serentak ini tantangan berat pemerintah karena tinggi kompleksitas di negara Indonesia.

Dengan Deklarasi Kampanye Damai Bermartabat ini, Polda Sumbar bersama KPU, Bawaslu, dan pemangku kepentingan terkait lainnya akan konsisten menghindari kecurangan, ketidakadilan, serta ambisi politik yang melawan konstitusi.

“Mari kita jadikan pilkada ini sebagai momentum menyatukan seluruh anak bangsa walaupun kita memiliki pilihan yang berbeda pada saat pencoblosan 27 November 2024 nantinya,” ujarnya.

Sementara Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen mengajak semua pihak untuk mengedepankan rasa persaudaraan selama Pilkada serentak berlangsung. Terutama bagi pasangan calon, dan tim sukses saat kampanye nantinya.

“Kami mengimbau agar tidak ada pihak yang memantik menimbulkan isu terkait suku, agama, ras, dan antargolongan yang bisa memecah belah persaudaraan di masyarakat,” harapnya.