KI Sumbar Ingatkan Batas Akhir Badan Publik Serahkan Laporan Pengelolaan Informasi Publik

Padang, Scientia.id – Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) Musfi Yendra mengingatkan badan-badan publik untuk segera menyerahkan laporan pengelolaan keterbukaan informasi publik. Musfi menyatakan laporan pengelolaan keterbukaan informasi publik paling lambat ditunggu pada 31 Maret 2024.

“KI Sumbar akan mengingatkan badan publik lewat Whatsapp kepada PPID badan publik dan menunggu laporan itu sampai 31 Maret,” katanya.

Merujuk Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, setiap badan publik diwajibkan untuk menyiapkan dan menyerahkan laporan pengelolaan informasi publiknya.

Saat ini data Komisi Informasi (KI) Sumbar mencatat ada 426 badan publik yang tersebar di Sumatera Barat baik dari OPD, instansi vertikal, perguruan tinggi swasta dan sekolah yang sudah dimonitoring dan evaluasi (Monev) oleh KI Sumbar.

BACAJUGA

DPRD Padang Gelar Sidang Paripurna Pandangan Fraksi, Perubahan Propemperda, dan PKUA dan PPAS

Selasa, 16/6/26 | 13:16 WIB

Yusri Latif Serukan Semangat Hijrah untuk Membangun Kota Padang

Selasa, 16/6/26 | 11:58 WIB

Penyerahan laporan pengelolaan keterbukaan informasi publik kepada Komisi Informasi adalah kewajiban institusi yang dibiayai APBD atau APBN. Laporan tersebut harus diserahkan paling lambat 31 Maret.

Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, mengatakan pihaknya akan mengingatkan badan publik lewat Whatsapp kepada PPID badan publik dan menunggu laporan itu sampai 31 Maret.

Kemudian April akan dirilis badan publik yang tidak patuh atas regulasi dituangkan pada PP 61 2010 tentang Peraturan Pemerintah tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KI nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Baca Juga: Silaturahmi PJKIP dan KI Sumbar, Musfi Yendra: Banyak Hal Positif yang Ditinggalkan Komisioner Terdahulu

“Diharapkan kerjasama badan publik untuk komitmen dan patuh menjalan kewajiban untuk menyiapkan dan menyerahkan laporan pengelolaan informasi publik, dalam rangka menjaga keberlangsungan keterbukaan informasi publik,” ujar Musfi Yendra. (*)