Aliansi BEM se-Sumbar Gelar Aksi di DPRD Sumbar, Muhidi Janji Tindaklanjuti Tuntutan Mahasiswa

scientia.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat menggelar aksi di Kantor DPRD Sumbar, Senin (4/8).

Dalam aksinya, mahasiswa ini menyampaikan 12 tuntutan yang kemudian diserahkan langsung oleh Koordinator Pusat BEM KM UNIDHA sebagai perwakilan Aliansi BEM SB 2025 dan diterima oleh Ketua DPRD Sumbar, Drs. H. Muhidi.

Dalam pernyataannya, Aliansi BEM SB 2025 mendesak DPR RI untuk meninjau kembali sejumlah pasal bermasalah dalam RKUHP dan menunda pengesahan sampai seluruh isu kontroversial diselesaikan. Mahasiswa juga menolak segala bentuk pengaburan sejarah untuk kepentingan politik.

Selain itu, BEM juga menolak aktivitas deforestasi dan pertambangan ilegal di wilayah Sumatera Barat, serta menolak bentuk rangkap jabatan di pemerintahan.

BACAJUGA

PKB Kota Padang Salurkan Bantuan di Sejumlah Titik pada Kecamatan Terdampak

Minggu, 30/11/25 | 23:23 WIB

Firdaus Minta Pengawasan Distribusi BBM dan LPG Diperketat agar Tidak Disalahgunakan di Tengah Bencana

Minggu, 30/11/25 | 22:36 WIB

Tuntutan lainnya meminta DPRD Sumbar mengambil tindakan atas dugaan pencemaran lingkungan dan penyebaran limbah oleh PT Incasi Raya.

Aliansi mahasiswa tersebut turut mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, peninjauan kebijakan penanganan bencana banjir bandang, dan pembenahan sistem mitigasi bencana secara menyeluruh.

Pemerintah daerah juga diminta menjamin keadilan dan rasa aman di wilayah Sumbar.

Permasalahan proyek bendungan di Danau Singkarak dan PLTU Ombilin menjadi sorotan lain dalam tuntutan, yang mendesak penyelesaian secara transparan dan akuntabel.

Terkait tenaga kerja, mereka meminta penindakan terhadap perusahaan yang memperkerjakan TKA tanpa izin serta menekankan pentingnya perekrutan tenaga kerja lokal.

Terakhir, BEM SB 2025 juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis agar tepat sasaran.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dan mengapresiasi sikap kritis mahasiswa sebagai mitra pengawasan kebijakan publik. (*)