Padang, Scientia—- ——Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengajak, seluruh masyarakat yang menjadi sasaran survei untuk segera berpartisipasi dalam Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026. Partisipasi masyarakat dinilai penting, sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis Evidence-Based Data (EBD).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang Syahendri Barkah Selasa (7/7) mengatakan, pengukuran Indeks Harmoni Indonesia merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Survei tersebut mengukur empat aspek utama, yakni ekonomi dengan bobot 30 persen, keberagaman 25 persen, sosial 23 persen, dan budaya 22 persen.
Hasil pengukuran, akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang semakin tepat sasaran serta memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis.
Target responden yang ditetapkan pemerintah pusat sebanyak 1.250 orang dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, kelompok tani, buruh, hingga berbagai komunitas lainnya.
Antusiasme masyarakat Kota Padang hingga saat ini sangat menggembirakan.
Hingga 6 Juli 2026, jumlah responden yang telah mengisi survei mencapai 8.151 orang atau jauh melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat.
Meski demikian, Kesbangpol tetap mendorong agar seluruh unsur masyarakat yang menjadi sasaran dapat berpartisipasi sehingga keterwakilan responden semakin lengkap.
Kesbangpol Kota Padang mengingatkan, pengisian Survei Indeks Harmoni Indonesia masih berlangsung hingga 17 Juli 2026. Masyarakat yang menjadi responden dapat mengakses kuesioner secara daring melalui laman https://surveiihai.neterra.id/s/surveiihai.
Melalui partisipasi aktif masyarakat, Pemko Padang berharap hasil pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2026 mampu mencerminkan kondisi keharmonisan Kota Padang secara utuh, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Syahendri Barkah mengatakan, indeks Harmoni Indonesia menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dari sisi sosial, ekonomi, budaya, serta keberagaman.
Melalui survei ini, pemerintah ingin memastikan, seluruh program pembangunan telah melibatkan semua unsur masyarakat tanpa membedakan suku, agama, etnis, maupun golongan.
“Target responden berasal dari berbagai kalangan, agar hasil survei benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, kami mengajak seluruh responden yang menjadi sasaran agar segera meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner Indeks Harmoni Indonesia sebelum batas waktu pengisian berakhir,” ujarnya.
“Yang terpenting bukan hanya jumlah responden, tetapi keterwakilan seluruh unsur masyarakat. Semakin banyak elemen masyarakat yang berpartisipasi, semakin akurat pula gambaran tingkat harmoni di Kota Padang sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan,” katanya.(Ade)
