Persoalan Ketersediaan Air Bersih Kota Padang Butuh 228 Sumur Bor

Padang, Scientia – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar, pertemuan dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat (Sumbar), di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (21/1).

Wali Kota Padang Fadly Amran menjelaskan, pertemuan ini bertujuan mengupayakan solusi atas persoalan ketersediaan air bersih yang masih dirasakan sebagian masyarakat Kota Padang pascabencana.

“Alhamdulillah, pelayanan PDAM saat ini sudah mencapai sekitar 99 persen, meskipun masih terdapat kendala tekanan air di beberapa titik. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM, kami harus menyiapkan alternatif solusinya,” ujar Wali Kota.

Wali Kota Padang menambahkan, salah satu opsi yang dibahas dalam pertemuan ini adalah pembangunan sumur bor atau sumur komunal.

BACAJUGA

DPP PKB Kantongi Hasil UKK, 15 Ketua DPC di Sumbar Segera Ditetapkan

Kamis, 23/4/26 | 21:23 WIB

Uji Kelayakan Digelar Besok, PKB Saring 65 Calon Ketua DPC se-Sumbar

Rabu, 22/4/26 | 14:19 WIB

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan, Kota Padang membutuhkan setidaknya sebanyak 228 sumur bor.

“Berdasarkan pendataan, kebutuhan ini tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kuranji sebanyak 36 titik, Koto Tangah 107 titik, Pauh 48 titik, dan Nanggalo 37 titik. Kami berharap dukungan dari Balai untuk pengadaan sumur bor ini, sebagai solusi jangka pendek,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa menyampaikan , pihaknya siap mendukung penyediaan air bersih di Kota Padang.

Pihaknya juga, sudah menerima laporan dari beberapa masyarakat terkait kekeringan yang melanda Kota Padang.

“Solusi yang bisa kami bantu, pertama, meskipun suatu wilayah bukan daerah layanan PDAM, apabila sumber air terdekat memungkinkan, dapat dilakukan pemasangan pipa SPAM sebagai solusi darurat. Kedua, pembangunan sumur bor dengan sistem penampungan (toren), seperti yang sudah kami lakukan di Padang Pariaman,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk pembangunan sumur bor dapat dilaksanakan dengan catatan lahan harus bersih dan jelas, serta harus ditetapkan sejak awal siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.

“Pembangunan sumur bor ini bukan hanya sumurnya saja, tetapi satu paket dengan sistem penampungan dan sumber energi, termasuk penggunaan solar panel apabila listrik tidak tersedia. Untuk itu kami minta kepada Pemko Padang untuk menyiapkan lahannya,” jelasnya.(Ade)