PADANG – Pascabanjir dan galodo yang melanda sejumlah wilayah Kota Padang pada Kamis, 27 November lalu, proses pemulihan masih menjadi pekerjaan besar bagi masyarakat terdampak. Di tengah situasi tersebut, kehadiran unsur legislatif dinilai penting untuk memastikan aspirasi warga terserap dan penanganan pascabencana berjalan berkelanjutan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, menjadi salah satu pimpinan DPRD yang aktif turun langsung ke wilayah terdampak seperti Batu Busuak, Gunung Nago, dan Lubuk Minturun. Kehadirannya tidak hanya untuk meninjau kondisi lapangan, tetapi juga mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi masyarakat pascabencana.
Saat meninjau Sungai Batu Busuak, Senin malam (29/12), warga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan keluhan terkait kerusakan rumah, infrastruktur, serta kekhawatiran akan potensi bencana susulan. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya kebutuhan pendampingan dan perhatian dari pemerintah serta wakil rakyat.
Dalam beberapa pekan terakhir, Evi Yandri secara rutin memantau perkembangan penanganan di lapangan, sekaligus mengupayakan solusi sesuai fungsi dan kewenangannya sebagai pimpinan DPRD. Selain dukungan moril, bantuan material juga disalurkan untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak.
“Yang kami butuhkan bukan hanya bantuan, tapi juga kepastian bahwa kami tidak ditinggalkan setelah bencana,” ujar Dasrul, warga Batu Busuak.
Sebagai pimpinan DPRD, Evi Yandri menilai pendampingan pascabencana harus dilakukan secara konsisten hingga masyarakat benar-benar pulih. Ia menegaskan, kehadiran wakil rakyat di lapangan menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengawal kepentingan warga.
Selain pengawasan penanganan bencana, Evi Yandri juga terlibat dalam upaya percepatan pemulihan melalui inisiatif pembangunan hunian sementara (huntara) mandiri bagi penyintas banjir dan galodo di Kecamatan Pauh. Sebanyak 100 unit huntara ditargetkan dapat segera dimanfaatkan warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Pemulihan pascabencana tidak bisa hanya bersifat darurat, tetapi harus berkelanjutan hingga masyarakat kembali hidup normal,” ujarnya.
Ia juga meninjau pengerukan material di Sungai Batu Busuak dan mendorong rencana pembangunan dam sebagai langkah mitigasi jangka panjang. Menurutnya, penanganan bencana harus diiringi dengan upaya pencegahan agar risiko serupa tidak terus berulang.
Melalui keterlibatan langsung di lapangan, peran DPRD diharapkan tidak hanya hadir dalam pengambilan kebijakan di ruang sidang, tetapi juga menjadi penghubung nyata antara kebutuhan masyarakat dan langkah-langkah pemerintah dalam pemulihan pascabencana.
![Anggota DPRD Padang, Fraksi PKB, Zalmadi.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/12/1696246664_38a032ab-bb3c-499d-99dd-4ef5ec21ce42-75x75.jpeg)
Discussion about this post