Padang, Scientia – Penanganan material banjir di Pasar Lalang, Kota Padang tersendat. Alat berat bantuan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V yang sebelumnya bekerja di lokasi mendadak ditarik keluar pada saat pengerjaan masih jauh dari selesai. Kondisi ini mendapat sorotan dari Anggota DPRD Padang Fraksi PKB, Zalmadi.
Menurut Zalmadi, penarikan alat berat tersebut dipicu oleh persoalan gaji operator yang tak kunjung dibayarkan. Informasi dari masyarakat yang diterimanya menyebut, operator alat berat itu baru menerima pinjaman sebesar Rp100 ribu sejak mulai bekerja. Bahkan, operator disebut mengancam mogok kerja apabila tidak ada kepastian soal pembayaran upah.
“Kami atas nama warga masyarakat Pasar Lalang sangat kecewa atas semua ini,” kata Zalmadi kepada Scientia. Minggu, (07/12)
Ia menilai, penarikan alat berat di tengah situasi mendesak jelas merugikan masyarakat yang masih membutuhkan percepatan penanganan pasca banjir. Banyak titik di Pasar Lalang yang menurutnya masih belum tersentuh pengerjaan.
Zalmadi menyebut telah mengonfirmasi persoalan ini kepada Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hardianto. Namun, hingga saat ini ia belum menerima tanggapan.
“Kita pikir positif saja, mungkin beliau sibuk karena Padang hari ini mengalami musibah banjir dan longsor di banyak titik. Kita tunggu saja informasinya. Mudah-mudahan kita diganti dengan alat yang baru,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zalmadi menegaskan bahwa Kota Padang saat ini memang kekurangan alat berat untuk penanganan bencana. Dari hasil koordinasinya, ia mendapat informasi bahwa semua unit yang tersedia telah disebar ke berbagai lokasi terdampak.
“Memang alat berat tidak ada lagi. Saat rapat dengan mitra Komisi III, kami mendapat data bahwa lebih dari 70 alat berat sudah tersebar di sejumlah titik. Jadi mau tidak mau, harapan kita pemerintah pusat bisa segera turun tangan,” tegasnya.
Zalmadi mengungkapkan bahwa banyak tokoh masyarakat dari berbagai wilayah terus menghubunginya untuk meminta bantuan alat berat. Namun, stok peralatan yang terbatas membuat permintaan tersebut belum dapat dipenuhi.
Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan dukungan tambahan, mengingat kondisi Padang dan sejumlah daerah di Sumbar masih dalam masa pemulihan bencana.
“Situasinya darurat. Kita butuh intervensi cepat dari pusat agar penanggulangan bisa berjalan maksimal,” tutupnya.(yrp)
