Pariaman, Scientia.id – Pemerintah Kota Pariaman terus memperkuat langkah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal itu diwujudkan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi yang digelar di Aula Balaikota Pariaman, Jumat (7/11/2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Kota Pariaman ini merupakan bagian dari implementasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya pada area intervensi perencanaan.
Acara dibuka oleh Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, serta dihadiri Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK-RI Harun Hidayat beserta tim, Sekda Kota Pariaman Afrizal Azhar, Ketua DPRD Muhajir Muslim, Kepala Inspektorat Alfian Harun, Asisten II Elfis Chandra, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rakor ini bertujuan untuk membahas langkah strategis dalam pemenuhan indikator MCSP KPK, yang menjadi tolok ukur transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
“Sebagai Wakil Wali Kota, kami menyadari bahwa membangun tata kelola pemerintahan yang bersih bukanlah pekerjaan mudah. Diperlukan komitmen kuat, kolaborasi lintas sektor, serta keberanian untuk melakukan perubahan, meskipun itu seringkali menuntut kenyamanan dan kebiasaan lama,” ujar Mulyadi.
Ia menyebutkan, saat ini MCSP Kota Pariaman baru mencapai nilai 40,5 persen, menempati urutan kedua untuk wilayah koordinasi Sumatera Barat. Namun, capaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui sinergi antara KPK dan seluruh perangkat daerah.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, akan lahir kesepahaman dan langkah nyata antara KPK, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan capaian MCSP 2025. Tujuan akhirnya bukan sekadar angka, tetapi menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, Kasatgas Korsup Wilayah I KPK RI Harun Hidayat menegaskan bahwa kegiatan MCSP merupakan bagian dari upaya berkelanjutan memperkuat sistem pencegahan korupsi dan memastikan komitmen nyata antara KPK dan pemerintah daerah.
“Rapat ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Kami juga melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan implementasi di daerah,” tegas Harun Hidayat.
Baca Juga: BMKG: Suhu Panas di Pariaman Capai 33,5 Derajat dan Minim Potensi Hujan Hingga Awal November
Dengan kegiatan ini, Pemerintah Kota Pariaman menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat pengawasan dan integritas birokrasi, sebagai bagian dari komitmen nasional menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. (*)
