![Anggota DPRD Sumbar, Donizar.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/10/IMG-20251024-WA00152-scaled.jpg)
Dalam kesempatan tersebut, Donizar menyoroti bahwa Perda ini bukan sekadar dokumen hukum, melainkan pedoman moral dan administratif bagi seluruh perangkat daerah dalam menanggulangi berbagai persoalan sosial yang masih terjadi di lapangan.
“Perda ini adalah wujud tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap warga, terutama mereka yang hidup dalam kondisi sulit, tetap mendapatkan hak dan perlindungan sosial,” ujar Donizar.
Ia menambahkan, kesejahteraan sosial tidak hanya soal bantuan tunai atau sembako, tetapi juga mencakup upaya sistematis untuk memberdayakan masyarakat. Pemerintah, menurutnya, harus lebih aktif dalam pemetaan warga miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar, hingga lansia yang membutuhkan dukungan berkelanjutan.
“Kita tidak ingin kesejahteraan sosial berhenti pada kegiatan seremonial atau program sementara. Yang dibutuhkan adalah keberlanjutan dan komitmen antarinstansi dalam membangun sistem perlindungan sosial yang kokoh,” tegas legislator asal Fraksi PKB itu.
Selain itu, Donizar juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Perda ini. Ia menilai, gotong royong sosial yang menjadi bagian dari nilai-nilai kearifan lokal di Sumatera Barat bisa menjadi fondasi dalam memperkuat implementasi kebijakan.
“Negeri kita punya tradisi tolong-menolong yang kuat. Ini harus dihidupkan kembali agar sinergi antara pemerintah dan masyarakat berjalan seimbang,” katanya.
Donizar berharap perangkat nagari hingga tokoh masyarakat dapat memahami isi dan tujuan Perda Kesejahteraan Sosial secara komprehensif, sehingga implementasinya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Ketika pemerintah hadir dengan kebijakan yang tepat dan masyarakat bergerak bersama, maka cita-cita mewujudkan Sumatera Barat yang sejahtera dan berkeadilan bukanlah hal yang mustahil,” tutupnya.(yrp)
