Selamatkan DAS Anai, Pemprov Sumbar Kukuhkan KKMD sebagai Garda Depan Konservasi

Padang, Scientia – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memperkuat komitmen menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini ditunjukkan melalui Workshop Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai sekaligus Pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar yang digelar di Auditorium Istana Gubernur, Rabu (24/9).

Mengusung tema “Pengelolaan DAS Anai dalam Mitigasi Risiko Bencana Hidrometeorologi sekaligus Pengukuhan KKMD Provinsi Sumatera Barat”, kegiatan ini menghadirkan berbagai tokoh nasional maupun daerah. Hadir antara lain Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut, M.Tourism, serta Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Nurul Iftitah, S.Hut, M.Si.

Turut serta pula unsur pimpinan daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga perwakilan dari Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, dan Kota Padang.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya menegaskan bahwa DAS Anai seluas 682,4 km² kini berada dalam tekanan berat akibat aktivitas tambang ilegal, alih fungsi lahan, hingga rendahnya kesadaran masyarakat.

“Kerusakan DAS Anai sudah kita rasakan bersama, mulai dari banjir, longsor, erosi, sampai kekeringan. Untuk itu, ada empat langkah utama yang harus kita lakukan: rehabilitasi dan konservasi, penegakan hukum, penertiban pemanfaatan sesuai RTRW, serta peningkatan kesadaran kolektif semua pihak,” jelas Mahyeldi.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar tercapai keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Selain membahas DAS, acara ini juga ditandai dengan pengukuhan KKMD Sumbar. Menurut Gubernur, keberadaan KKMD penting untuk memperkuat konservasi mangrove yang kini menghadapi tantangan serius, mulai dari penebangan ilegal, alih fungsi lahan, pencemaran sampah, hingga konflik sosial-ekonomi terkait kepemilikan lahan pesisir.

“KKMD akan menjadi wadah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program mangrove di tingkat provinsi sesuai amanat Perpres No. 73 Tahun 2012. Kita ingin melibatkan masyarakat seluas-luasnya dalam aksi konservasi ini,” ujar Mahyeldi.

Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Dr. Ristianto Pribadi, menyambut baik langkah Sumbar. Ia menilai, KKMD bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain jika mampu mendorong partisipasi publik, memanfaatkan pembiayaan inovatif, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan LSM.

“Harapannya, KKMD Sumbar bukan hanya sekadar forum, tapi menjadi motor penggerak nyata untuk menyelamatkan ekosistem mangrove dan DAS di Sumatera Barat,” ujarnya.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari dunia usaha seperti Semen Padang dan PLN UP3 Padang, hingga perguruan tinggi, LSM, dan tokoh adat. Sinergi ini diharapkan mampu melahirkan gerakan kolektif menjaga lingkungan, tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan generasi Sumbar.(adpsb)