Bagas Panyusunan Nasution: SPI Rendah Jadi Alarm, Pencegahan Korupsi Harus Nyata

Padang, Scientia – Anggota DPRD Sumbar Fraksi PKB sekaligus Sekretaris Komisi I, Bagas Panyusunan Nasution, menegaskan bahwa skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Sumbar 2024 yang masih berada di angka 67,20 poin harus dijadikan alarm peringatan bagi semua pihak.

Menurutnya, pencegahan korupsi tidak boleh hanya dipandang sebagai rutinitas atau kewajiban administratif, melainkan sebagai gerakan nyata yang melibatkan pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.

“Kita tidak bisa puas hanya karena nilai MCSP Sumbar 92 poin dan lebih tinggi dari nasional. Fakta bahwa SPI kita masih rendah menunjukkan integritas birokrasi dan kepercayaan publik masih perlu diperbaiki. Ini harus menjadi bahan evaluasi serius,” tegas Bagas.

Bagas menilai salah satu titik lemah pencegahan korupsi di Sumbar adalah perlindungan terhadap pelapor atau whistleblower. Menurutnya, keberanian masyarakat melaporkan dugaan korupsi tidak akan muncul jika tidak ada jaminan keamanan.

BACAJUGA

Aksi Sosial Jana Sandra Refleksi Semangat Kartini

Selasa, 21/4/26 | 10:11 WIB

Bazaar dan Car Free Day Dharmasraya Dongkrak Omset UMKM

Senin, 20/4/26 | 14:59 WIB

“Whistleblower adalah ujung tombak. Kalau mereka tidak merasa aman, maka praktik gratifikasi atau penyalahgunaan jabatan akan sulit terungkap. Perlindungan ini harus jadi perhatian utama,” ujarnya.

Bagas juga mengingatkan bahwa keberhasilan dalam pencegahan korupsi tidak semata diukur dari skor survei. Lebih dari itu, yang harus dibangun adalah budaya integritas di birokrasi maupun masyarakat.

“Kita bisa saja mengejar target skor SPI 78 atau lebih, tapi kalau mentalitas masih menganggap gratifikasi hal biasa atau jabatan diduduki karena kepentingan, maka angka itu tidak berarti. Yang kita butuhkan adalah perubahan perilaku dan komitmen nyata,” kata Bagas.

Sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, Bagas menegaskan pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar langkah-langkah yang ditempuh Pemprov tidak sekadar formalitas. Mulai dari Unit Pengaduan Masyarakat, Unit Pengendali Gratifikasi, hingga Satgas Saber Pungli harus dipastikan berjalan efektif.

“DPRD siap bersinergi dengan Pemprov, KPK, dan aparat lainnya. Kita ingin Sumbar dikenal bukan hanya karena nilai MCSP yang tinggi, tapi juga karena pemerintahannya bersih, transparan, dan dipercaya publik,” pungkas Bagas.(yrp)