Bagas Nasution: Tata Kelola Arsip Tertib, Wujud Pemerintahan yang Transparan

Padang, Scientia – Anggota DPRD Sumatera Barat Fraksi PKB yang juga Sekretaris Komisi I, Bagas Panysunan Nasution, menilai langkah Pemprov Sumbar dalam menata kearsipan melalui integrasi lintas biro merupakan terobosan penting menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Hal ini disampaikan Bagas menanggapi penyerahan 55 box arsip inaktif tahun 2023 oleh Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) kepada Biro Umum Setdaprov Sumbar, Kamis (4/9/2025). Arsip tersebut akan dikelola secara terpusat agar lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan perundangan.

Menurut Bagas, selama ini kearsipan sering dipandang sebelah mata padahal memiliki fungsi strategis, tidak hanya menyangkut tertib administrasi tetapi juga menyangkut sejarah dan keberlangsungan informasi pemerintahan.

“Arsip itu bukan sekadar tumpukan kertas. Di dalamnya ada catatan kebijakan, langkah pembangunan, dan jejak akuntabilitas pemerintah. Jika arsip dikelola baik, maka transparansi bisa dijaga dan kepercayaan publik meningkat,” ujarnya.

BACAJUGA

Wali Kota Padang Tegaskan Dirut PDAM Bekerja Secara Profesional

Selasa, 12/5/26 | 22:07 WIB

Pemko Padang Komitmen Percepat Penanganan TB Kota Padang Tercatat Lebih dari 4.000 Kasus TB

Selasa, 12/5/26 | 21:56 WIB

Bagas menambahkan, penunjukan Biro Umum sebagai instansi pembina kearsipan di lingkungan Pemprov Sumbar merupakan langkah tepat untuk mencegah tumpang tindih maupun kehilangan dokumen penting.

Ia juga mendorong agar program ini tidak hanya berhenti pada pengumpulan arsip inaktif, tetapi berlanjut dengan penerapan sistem digitalisasi. “Ke depan, digitalisasi arsip harus jadi prioritas. Selain efisien, hal ini akan memudahkan akses bagi masyarakat sekaligus memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik,” kata Bagas.

Lebih jauh, politisi muda PKB ini menekankan bahwa DPRD siap mendukung upaya Pemprov dalam mewujudkan tata kelola kearsipan modern, termasuk melalui penganggaran maupun regulasi pendukung.

“Komisi I akan mengawal agar program kearsipan ini berjalan konsisten. Sebab, tertib arsip berarti tertib pemerintahan. Dan itu menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” tutupnya.(yrp)