Donizar Desak Perbaikan Sistem Tanggap Darurat Usai Kebakaran di Dharmasraya

Padang, Scientia.id – Tragedi kebakaran yang melanda tiga rumah warga di Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya kembali membuka mata publik terhadap lemahnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana. Donizar, Bendahara DPW PKB Sumbar sekaligus Anggota DPRD Sumbar menyampaikan keprihatinan sekaligus seruan pentingnya perbaikan sistem tanggap darurat di tingkat lokal.

“Kita tidak hanya bicara soal selang bocor. Ini soal ketidaksiapan kita menghadapi situasi krisis. Keterlambatan respon, buruknya koordinasi dan minimnya pelatihan semuanya menyatu dalam satu tragedi,” ujar Donizar pada Scientia.id, Minggu (22/6).

Donizar juga menyoroti bahwa penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan alat, tapi harus disertai teman koordinasi lintas instansi. Menurutnya, keterlambatan Armada dan kendala teknis bisa diminimalkan jika ada sistem deteksi dini, jalur komunikasi cepat dan peta risiko bencana di tiap nagari.

BACAJUGA

Konfercab PMII Padang Dibuka, Firdaus Ingatkan Ancaman Redupnya Kaderisasi

Sabtu, 25/4/26 | 21:51 WIB

PMII Diingatkan Tak Jadi Alat Politik, Mabincab Padang Soroti Pragmatisme Kekuasaan

Sabtu, 25/4/26 | 21:16 WIB

“Pemkab Dharmasraya dan BPBD perlu membentuk unit tanggap darurat yang bukan hanya reaktif, tapi aktif melakukan edukasi dan simulasi berkala di masyarakat. Jangan hanya bergerak saat musibah datang,” tegas Donizar.

Lebih lanjut, Donizar mendorong adanya SOP terpadu antara damkar, BPBD dan pemerintah nagari, agar proses respon terhadap rencana bisa berjalan cepat dan tepat.

“Tiap nagari harus punya jalur koordinasi darurat yang jelas. Siapa yang dihubungi pertama, bagaimana pelaporan dilakukan, siapa bertugas apa. Selama itu belum terbentuk, kita akan terus kalah cepat dari api,” ujar Donizar.

Donizar juga mengingatkan bahwa rasa aman warga adalah bagian dari hak dasar yang harus dijamin pemerintah. Menurutnya, meskipun tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, hilangnya tempat tinggal dan trauma warga adalah kerugian yang tidak bisa diabaikan.

“Kerugian materil bisa dihitung, tapi rasa aman yang hilang di tengah masyarakat jauh lebih sulit dipulihkan. Ini harus jadi pelajaran bersama,” pungkas Donizar. (Tmi)