Puan Maharani: Petugas Haji Harus Maksimal Layani Jemaah Jelang Puncak Haji

Jakarta, Scientia — Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan seluruh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) agar meningkatkan kesiapan dan kewaspadaan menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 1446 H/2025 M. Ia menekankan pentingnya layanan maksimal kepada jemaah, khususnya di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), sebagai lokasi puncak haji.

Puan menyampaikan apresiasi atas dedikasi para petugas dan ketertiban jemaah Indonesia dalam menjalankan ibadah. Ia mengingatkan, puncak haji adalah fase paling penting dan menantang dalam seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci.

“Pelayanan sejauh ini sudah baik, dan itu harus ditingkatkan saat puncak haji. Terutama bagi jemaah lansia, perlakuan khusus perlu diperhatikan,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Rabu (04/06/2025).

Puncak ibadah haji tahun ini akan dimulai pada 9 Zulhijah atau 5 Juni, dengan dimulainya wukuf di Arafah, dilanjutkan mabit di Muzdalifah, dan bermalam di Mina untuk melontar jumrah. Mengingat suhu ekstrem dan padatnya aktivitas, Puan menilai fase ini membutuhkan persiapan ekstra.

Ia menyoroti pentingnya mitigasi kesehatan sebagai prioritas utama. Petugas kesehatan diminta untuk memetakan kondisi jemaah, terutama yang lanjut usia, memiliki penyakit penyerta, atau mengalami penurunan stamina.

“Cegah kelelahan, dehidrasi, dan heatstroke. Itu yang sering jadi ancaman di Armuzna. Pendekatan proaktif sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Puan juga mengimbau jemaah agar tidak memaksakan diri jika merasa tidak sehat dan selalu mengikuti arahan petugas.

Selain kesiapan fisik, tahun ini juga menjadi tantangan tersendiri karena Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem baru multi syarikah dalam pengelolaan jemaah. Dalam sistem ini, jemaah tidak lagi dikelompokkan berdasarkan kloter, melainkan berdasarkan kafilah yang diatur oleh syarikah dan PPIH.

Puan meminta para petugas benar-benar memahami perubahan sistem tersebut agar tidak terjadi kekacauan atau jemaah tersasar. Ia juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat, termasuk bagi jemaah yang akan mengikuti skema murur (melintasi Muzdalifah tanpa turun).

“Jemaah harus diberi penjelasan yang jelas tentang sistem kafilah agar tidak bingung saat pelaksanaan,” katanya.

Meski menantang, Puan menyebut sistem multi syarikah sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan setelah pelaksanaan selesai.

DPR, kata Puan, akan meminta laporan lengkap dari Kementerian Agama, PPIH, hingga petugas di lapangan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan haji ke depan. DPR juga sudah menurunkan Tim Pengawas (Timwas) untuk memastikan layanan bagi jemaah berjalan baik di lapangan.

“Kami berkomitmen mengawal agar pelaksanaan haji berjalan lancar dan jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan nyaman,” tambahnya.

Terkait ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat karena visa tidak terbit, Puan menyebut hal itu merupakan kewenangan pemerintah Arab Saudi. Namun, DPR tetap akan mengawal persoalan tersebut dan meminta Komisi VIII untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk calon jemaah dan penyelenggara travel.

Menutup pernyataannya, Puan menyampaikan doa dan harapan bagi seluruh jemaah haji asal Indonesia.

“Semoga seluruh jemaah dapat menjalani puncak ibadah haji dengan lancar, sehat, dan kembali ke Tanah Air dalam keadaan mabrur,” pungkasnya.