Padang, Scientia.id – Menanggapi araknya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang, Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Firdaus mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat upaya perlindungan anak secara lebih konkret dan sistematis.
Firdaus menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka kekerasan yang tercatat sepanjang tahun 2024, dimana sebanyak 76 kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan di Kota Padang.
“Ini angka yang tidak bisa kita anggap biasa. Kita perlu langkah lebih serius, tidak hanya berhenti di sosialisasi, tapi harus ada aksi nyata di lapangan,” ucap Firdaus pada Scientia.id, Senin (28/4).
Firdaus menekankan bahwa perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), tetapi perlu diperluas hingga ke tingkat kecamatan bahkan kelurahan.
“Anak-anak korban keserasan harus punya akses mudah dan cepat untuk melapor. Saya mendorong agar Pemko Padang dan Provinsi menginisiasi pembentukan posko perlindungan anak di Nagari atau kelurahan,” tegas Firdaus.
Menurut Firdaus, regulasi yang lebih ketat juga diperlukan, termasuk mempertegas sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, serta memperkuat upaya pencegahan melalui pendidikan masyarakat.
“Mencegah lebih penting. Edukasi tentang hak-hak anak, pola asuh yang benar, dan bahaya kekerasan harus terus dilakukan, tidak hanya saat ada kasus viral,” ujar Firdaus.
Firdaus juga meminta agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program perlindungan anak, termasuk dukungan psikologis bagi korban kekerasan.
“Korban kekerasan tidak cukup hanya dilindungi secara fisik, tetapi juga harus mendapat pendampingan psikososial agar bisa pulih dan kembali beraktivitas dengan moral,” tambah Firdaus.
Baca Juga: Firdaus Sosialisasi Perda Soal Penanggulangan Bencana di Hadapan Pegiat Seni dan Budaya
Mengakhiri pernyataannya, Firdaus menegaskan bahwa perlindungan Anak adalah investasi masa depan bangsa.
“Kalau kita gagal melindungi anak hari ini, kita sedang mempertaruhkan masa depan kita sendiri. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya lembaga tertentu,” tutup Firdaus.
