Harga Santan ‘Menggila’, Anggota DPRD Sumbar Minta Pemprov Turun Tangan

Padang, Scientia.id – Harga santan di sejumlah pasar tradisional Sumatera Barat mengalami lonjakan signifikan dalam sepekan terakhir. Di beberapa titik, harga santan bahkan mencapai Rp16ribu per kilogram. Kenaikan ini menuai perhatian dari anggota DPRD Sumatera Barat, Firdaus yang meminta pemerintah daerah agar segera turun tangan.

Firdaus menilai lonjakan harga tersebut sebagai sinyal serius akan lemahnya sistem pengawasan distribusi dan ketidakstabilan pasokan bahan pangan lokal. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berpangku tangan menghadapi kondisi ini.

“Naiknya harga santan sampai Rp16ribu jelas membebani masyarakat. Ini bukan angka kecil, apalagi bagi pedagang kecil dan rumah tangga yang setiap hari menggantungkan kebutuhan pada komoditas ini. Pemerintah daerah tidak bisa tutup mata,” ujar Firdaus pada Scientia.id, Jumat (25/4).

Meenurut Firdaus, kenaikan harga ini bukan hanya dipicu faktor musiman atau cuaca, tetapi bisa juga karena adanya permainan harga oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kelangkaan pasokan. Ia meminta agar Dinas perdagangan dan instansi terkait segera melakukan inspeksi dan mengevaluasi rantai distribusi santan dari hulu hingga ke pasar.

“Kita harus pastikan tidak ada penimbunan atau permainan harga oleh tengkulak. Pemerintah wajib menjaga keseimbangan antara harga di tingkat petani, pedagang dan konsumen. Kalau tidak, rakyat yang jadi korban,” tegas Firdaus.

BACAJUGA

Muscab Perempuan Bangsa se-Sumbar, Cempaka Tanjung Minta Pengurus Tak Sekadar Berburu Jabatan

Sabtu, 14/11/26 | 20:02 WIB

HUT ke-27 DWP Dharmasraya, Hadirkan Program Mengajar dan Ibu Asuh untuk Siswa Sekolah Rakyat

Sabtu, 14/11/26 | 14:47 WIB

Firdaus juga mengingatkan bahwa santan bukan sekedar bahan makanan biasa. Dalam budaya Minangkabau, santan adalah bagian penting dari kuliner tradisional, terutama saat perayaan keagamaan dan acara adat.

“Kalau harga santan dibiarkan liar seperti ini, bukan cuma ekonomi yang terdampak, tapi juga tradisi. Kita tidak ingin masyarakat kehilangan kemampuan untuk melestarikan budaya karena terbentuk harga bahan pokok,” tambah Firdaus.

Untuk mengatasi persoalan ini, Firdaus mendorong pemerintah daerah melakukan langkah konkret, termasuk operasi pasar jika diperlukan, serta pembinaan langsung kepada petani kelapa lokal agar distribusi lebih merata dan harga bisa ditekan.

Baca Juga: Firdaus Sosialisasi Perda Soal Penanggulangan Bencana di Hadapan Pegiat Seni dan Budaya

“Saatnya pemerintah hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ketika kampanye, tetapi juga saat masyarakat menjerit karena beban ekonomi. Kestabilan harga bahan pokok harus jadi prioritas,” pungkasnya.