Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja, Bamus DPRD Limapuluh Kota Kunjungi DPRD Sumbar

Padang, scientia.id – Komisi IV DPRD Sumbar menerima kunjungan resmi dari pimpinan dan anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Limapuluh Kota, Selasa (22/4).

Kunjungan ini berlangsung di Ruang Rapat Khusus 1 Gedung DPRD Sumbar dalam rangka konsultasi dan koordinasi penyusunan rencana kerja (renja) DPRD yang strategis dan terukur.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Muzli M. Nur menyambut langsung delegasi tersebut dan menyampaikan pentingnya sinergi lintas wilayah dalam memperkuat tata kelola kelembagaan legislatif.

Ia menegaskan bahwa penyusunan renja harus merujuk pada prinsip akuntabilitas dan berorientasi pada pelayanan publik.

BACAJUGA

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Setujui Tiga Ranperda Strategis untuk Kemajuan Daerah

Sabtu, 24/5/25 | 08:09 WIB

Yusri Latif Dorong Perlindungan Penyu dan Habitatnya

Jumat, 23/5/25 | 21:32 WIB

“Kunjungan ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas perencanaan kerja DPRD, yang tentu akan berdampak pada percepatan pembangunan daerah,” ujar Muzli dalam sambutannya.

Diskusi yang berlangsung hangat dan produktif tersebut juga mengupas mekanisme teknis penyusunan renja, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan tiga fungsi utama legislatif, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Menurut Muzli, pertemuan seperti ini sangat penting untuk membangun pemahaman bersama antara level pemerintahan dan menciptakan harmonisasi kebijakan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Bamus DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memperkuat kapasitas kelembagaan DPRD melalui konsultasi dan pertukaran pengalaman dengan DPRD provinsi.

“Kami berharap, dari kunjungan ini, kami dapat memperoleh wawasan baru dalam merancang Rencana Kerja DPRD yang lebih fokus dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” ungkapnya.

Melalui sinergi ini, DPRD Sumbar dan DPRD Lima Puluh Kota berharap mampu membangun kerja sama berkelanjutan untuk mendukung penyusunan program legislatif yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara konsisten. (*)