Padang, Scientia.id – Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi, menegaskan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak masyarakat. Hal ini disampaikan Muhidi saat menerima audiensi Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar pada Jumat (3/1) di Kantor DPRD Sumbarm
Muhidi, yang didampingi oleh Plt Sekretaris Dewan (Sekwan), Maifrizon menerima rombongan PJKIP Sumbar yang dipimpin oleh Ketua Almudazir, Penasehat HM Nurnas, Syamsurizal dan jajaran pengurus lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Muhidi menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bersih.
“Informasi Publik adalah hak masyarakat. Jika hak ini tidak diberikan, maka itu sama saja dengan menzolimi masyarakat. Pemerintahan yang baik hanya bisa terwujud melalui transparansi dan akuntabilitas,” ujar Muhidi.
Meski demikian, Muhidi mengingatkan bahwa tidak semua informasi dapat dibuka secara bebas karena terdapat batasan tertentu.
“Ada informasi yang memang perlu dijaga kerahasiaannya. Namun, secara umum saya sangat mendukung keterbukaan informasi untuk mendukung demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tegasnya.
Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir mengapresiasi kesediaan Ketua DPRD Sumbar untuk berdialog dan mendukung keterbukaan informasi publik. Menurut Almudazir, keterbukaan informasi menjadi kunci dalam mencegah korupsi di berbagai sektor pemerintah.
“PJKIP Sumbar berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mewujudkan transparansi informasi di daerah ini. Hal ini juga sejalan dengan Nawacita Presiden Prabowo yang fokus pada pemberantasan korupsi,” ujar Almudazir.
Almudazir menambahkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya mendukung pengawasan masyarakat, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun kepercayaan terhadap pemerintahan.
Baca Juga: Raker PJKIP Sumbar, Dorong Keterbukaan Informasi Publik di Seluruh Daerah
Pertemuan ini mencerminkan Sinergi antara DPRD Sumbar dan PJKIP Sumbar dalam mengawal prinsip transparansi dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Sumatera Barat. (KISB)
