APBD Sumbar Tahun 2025 Ditetapkan Rp6,4 Triliun

Padang, Scientia.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2025 telah ditetapkan, totalnya Rp6,4 triliun. Penetapan APBD 2025 dilaksanakan saat rapat paripurna DPRD Sumbar, Kamis (28/11) sore dan dihadiri gubernur Mahyeldi Ansharullah.

Adapun rincian APBD Sumbar Tahun 2025 yakni pendapatan daerah Rp6,2 triliun, belanja daerah Rp6,4 triliun dan pembiayaan daerah Rp194 miliar.

Untuk pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp2,8 triliun, pendapatan transfer Rp3,4 triliun, lain-lain pendapatan yang sah Rp17 miliar.

BACAJUGA

Promo Diskon Hingga 50 Persen, D’COST Resmi Buka Cabang ke-68 di Basko City Mall

Kamis, 29/5/25 | 15:25 WIB

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Padang Terus Meningkat, Nurani Perempuan Soroti Tantangan Penanganan

Rabu, 21/5/25 | 07:49 WIB

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi Rp4,4 triliun, belanja modal Rp577 miliar, belanja tidak terduga Rp32 miliar dan belanja transfer Rp891 miliar.

Kemudian untuk pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp194 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp31 miliar.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat memimpin rapat paripurna tersebut menjelaskan, walaupun APBD telah ditetapkan, DPRD memberikan sejumlah catatan yang mesti menjadi catatan pemprov.

Berdasarkan pembahasan Badan anggaran, DPRD meminta Pemprov untuk konsisten meningkatkan alokasi belanja modal sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun Tahun 2022.

Selain itu DPRD juga meminta Pemprov untuk mencari sumber pembiayaan lain selain APBD untuk pembangunan proyek-proyek dengan alokasi anggaran berjumlah besar serta menuntaskan penyelesaian proyek-proyek yang belum rampung.

“Misalnya bisa dengan skema KPBU atau kerja sama dengan sektor swasta,” ujar politisi PKS tersebut.

Selain itu Banggar juga menyoroti rendahnya belanja subsidi yang disediakan dalam APBD selama dua tahun terakhir yang jumlahnya sangat rendah.

“Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan harapkan kita untuk meningkatkan sektor usaha mikro, kecil menjadi lebih kecil,” paparnya.

Oleh karena itu, DPRD meminta Bank Nagari sebagai penyalur untuk dapat meningkatkan penyaluran subsidi bunga yang telah disediakan pemerintah daerah untuk pengembangan usaha mikro dan usaha kecil.

Sementara itu, menanggapi sejumlah catatan dari DPRD, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan Pemprov akan terus mengupayakan peningkatan pendapatan daerah.

Berbagai potensi yang ada akan didata dan disusun perencanaannya agar bisa menghasilkan tambahan pendapatan untuk Sumbar.

Dikarenakan jumlah APBD Sumbar yang turun dibanding tahun sebelumnya, Mahyeldi mengatakan bersama banggar DPRD, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) telah berusaha mengoptimalkan penyusunan anggaran agar efektif dan mengutamakan pembiayaan untuk program-program penting. (*)