Tanah Datar, SCIENTIA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sampaikan pandangan umum terhadap penjelasan Bupati Tanah Datar tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) 2025.
Ranperda terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 itu disampaikan langsung oleh Sekretaris fraksi PKB, Yonnarlis dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi, Selasa, (12/11).
Sedikitnya terdapat lima pandangan Fraksi PKB yang mesti menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun, merancang dan melaksanakan agenda pemerintah di tahun 2025, di Ruang Rapat Utama DPRD Tanah Datar itu.
Pertama, fraksi PKB meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Derah (PAD) agar pengelolaannya lebih efektif dan efisien.
![Yonnarlis, anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar. [foto : Sci/yrp]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240926-WA00022-120x86.jpg)
Kedua, fraksi PKB meminta kepada masing – masing SKPD untuk lebih mengoptimalkan penggunaan alokasi anggaran daerah tahun 2025 serta mengurangi silpa.
“Ini mesti diperhatikan, jangan sampai anggaran yang telah dialokasikan itu tidak terpakai. Apalagi yang berkaitan langsung dengan prioritas pembangunan daerah,” ujar Yonnarlis.
Ketiga, pada tahun 2025 ini pemerintah daerah diminta untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan perbaikan sarana maupun prsarana yang terdampak bencana Galodo serta Erupsi Gunung Marapi.
“Harus dipercepat dan diprioritaskan. Sebab, pasca terjadinya erupsi dan galodo, aktifitas – aktifitas masyarakat ternganggu. Terutama yang bekerja pada lahan pertanian dan perkebunan. Karena lahan – lahan masyarakat tertimbun oleh material bencana erupsi dan galodo,” tegas Yonnarlis.
Selanjutnya keempat, pemerintah daerah harus benar – benar fokus terhadap target – target yang telah ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025.
“PKB akan kawal ini. Sehingga tujuan pembanguan daerah di tahun 2025 benar – benar tercapai dan terlaksana,” kata Yonnarlis.
Selain itu, fraksi PKB juga menyampaikan beberapa saran kepada pemerintah yaitu, memperhatikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran untuk melakukan penghematan
Kemudian, melakukan perbaikan irigasi, lahan pertanian, jalan kabupaten, bibit pertanian maupun perkebunan dan perumahan serta memprioritaskan kegiatan yang menjadi prioritas dari hasil Musrenbang.
“Mudah – mudahan pembangunan – pembangunan daerah benar – benar dirasakan dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (yrp)
