Bawaslu Agam Deklarasikan Kampung Pengawasan dan Luncurkan Lapau Pengawasan

Agam, Scientia – Bawaslu Kabupaten Agam mendeklarasikan kampung pengawasan partisipatif di Nagari Salareh Aia Barat, Kecamatan Palembayan.

Kegiatan ini merupakan deklarasi pertama yang dilakukan dan merupakan bagian dari upaya pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Selain deklarasi, juga diluncurkan progran lapau pengawasan yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Anggota Bawaslu Sumbar, Muhamad Khadafi bersama Sekda Pemkab Agam, Edi Busti.

Anggota Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi mengatakan, kampung pengawasan adalah bentuk upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

BACAJUGA

Padati One Day With BTPN Syariah, Ratusan Pencaker di Padang Antusias Jadi Pemberdaya

Kamis, 21/5/26 | 19:39 WIB

DPRD Sumbar Nilai Ranperda Pendidikan dan Perlindungan Petani Mendesak Diperkuat

Rabu, 13/5/26 | 14:39 WIB

Apalagi saat ini pelanggaran proses Pilkada semakin hari terus bermunculan dan diperlukan pengawasan secara luas dan ketat.

“Hal ini membutuhkan kerjasama antara Bawaslu dengan seluruh komponen masyarakat. Agar pelaksanaan Pilkada yang aman, damai, dan berintegritas dapat terwujud, sekaligus pelanggaran – pelanggaran dapat dicegah,” kata Khadafi

Dia juga mengungkapkan bahwa Bawaslu telah menerima laporan terkait ketidaknetralan ASN seperti di Padang Pariaman, Sawahlunto, Tanah Datar dan Payakumbuh.

“Kemudian juga ada laporan terkait pelaksanaan kampanye yang tidak memiliki izin. Di Agam ada sebanyak 15 lokasi yang di laporkan,” kata Khadafi.

Ia berharap, adanya kampung pengawasan di Kabupaten Agam dapat mecegah terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan prosel Pilkada.

Ia juga mengingatkan agar pengawas pemilu mulai dari tingkatan kabupaten hingga nagari melakukan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan pasangan calon, tim kampanye maupun pendukung.

Sementara Sekda, Edi Busti mengingatkan Bawaslu yang diibaratkan sebagai wasit pada sebuah pertandingan sepak bola.

Bahwa wasit harus menjaga proses Pilkada agar berjalan dengan adil tanpa diintervensi dari pihak manapun.

“Alhamdulillah untuk di Agam sampai saat ini saya belum pernah ditelpon pihak Bawaslu terkait netralitas ASN. Artinya ASN di bawah komando saya tidak ada masalah dan netral,” kata Edi Busti.

Selain itu, Ketua Bawaslu Agam, Suhendra mengatakan, penguatan pengawasan partisipatif terus diupayakan dengan melibatkan masyarakat secara luas.

Baik kalangan generasi muda, nibiak mamak, bundo kanduang, pemerintah nagari maupun kalangan masyarakat adat.

“Keaktifan semua lapisan masyarakat haris terus didorong dan dibangkitkan, karena keikutsertaan masyarakat tersebut akan menunjukkan kualitas dari Pilkada,” ujar Suhendra.

Hadir dalam kegiatan, anggota bawaslu, Agam Yuhendra, Kapolres Agam, Dandim, Wali Nagari Salareh Aia Barat, Camat Palembayan, komisioner Bawaslu di beberapa kabupaten/kota serta jajaran pengawas Pemilu di semua tingkatan. (Pariwara)