Jelang Pilkada Serentak 2024, Gubernur Sumbar Minta ASN Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PADANG, Scientia.id –Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meminta seluruh ASN di lingkup Pemprov Sumbar ikut meningkatkan kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang. Pesan itu disampaikan Gubernur usai digelarnya Tabligh Akbar Peringatan Kelahiran (Maulid) Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumatera Barat, Jum’at (20/09/2024).

“Sebagaimana kita tahu, November nanti kita akan mengikuti pesta demokrasi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Hal yang perlu kita pastikan adalah ikut berpartisipasi menyalurkan hak pilih. Sehingga, partisipasi Pemilu di Sumbar dapat lebih baik lagi,” ujar Mahyeldi di hadapan jemaah yang terdiri dari ASN dan karyawan di lingkup Pemprov Sumbar dan Karyawan Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD.

Selain itu, sambungnya, seluruh ASN harus berada di garis depan dalam menjaga suasana agar tetap kondusif selama momentum pelaksanaan Pilkada. Sebagaimana sebelumnya, pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg lalu, Sumbar termasuk salah satu provinsi dengan tingkat kondusivitas yang baik.

“Dengan ikut berpartisipasi menyalurkan hak pilih dan terus menjaga kondusivitas, maka kita telah berupaya meningkatkan kualitas demokrasi di negara ini, khususnya di Sumbar. ASN harus menjadi contoh dalam hal ini bagi masyarakat,” ujarnya lagi.

BACAJUGA

Pendukung Saling Sorak, Debat Pertama Pilgub Sumbar Heboh

Rabu, 13/11/24 | 22:19 WIB

Deri Nyatakan Komitmen Wujudkan Program Strategis PKB di Sawahlunto 

Senin, 11/11/24 | 15:27 WIB

Dalam Tabligh Akbar sendiri, bertindak selaku mubaligh, Buya Ristawardi Datuak Marajo Batungkek Ameh, yang dalam tausiahnya mengajak seluruh jemaah senantiasa meneladani kepribadian Rasulullah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Terlebih dalam bekerja sebagai pegawai negeri yang bertugas untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Turut hadir dalam tabligh akbar tersebut, jajaran Forkopimda Sumbar, mulai dari Danrem 032/Wirabraja, Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Wakapolda Sumbar, dan sejumlah pemimpin instansi vertikal, BUMN, dan BUMD lainnya. (rel/adpsb)