DPRD Dharmasraya dan Kemenkumham Sumbar Gelar Diskusi Publik Bersama Tokoh Masyarakat

Dharmasraya, Scientia – DPRD Dharmasraya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Kemenkumham Perwakilan Sumatera Barat lakukan diskusi publik bersama tokoh masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Ini merupakan tindak lanjut kerjasama DPRD dan Kemenkumham dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD  pada 22 Januari 2024 lalu.

Diskusi ini dipimpin oleh Ketua Bapemperda Defrino Anwar, S.H,M.Pd di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Dharmasraya. Senin,12/2/2024.

BACAJUGA

Konfercab PMII Padang Dibuka, Firdaus Ingatkan Ancaman Redupnya Kaderisasi

Sabtu, 25/4/26 | 21:51 WIB

PMII Diingatkan Tak Jadi Alat Politik, Mabincab Padang Soroti Pragmatisme Kekuasaan

Sabtu, 25/4/26 | 21:16 WIB

Diskusi publik terkait Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan ini mendapat perhatian khusus dari masyarakat.

Pasalnya permasalahan yang menjadi latarbelakang dari perumusan ranperda ini merupakan masalah yang acapkali terjadi di tengah masyarakat.

Kemudian belum mendapatkan payung hukum dalam penanganannya.

Selain itu, Kemenkumham perwakilan Sumatera Barat juga memberikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya yang telah inisiatif untuk membentuk Ranperda yang hampir luput dari perhatian pemerintah di kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat.

Dalam diskusi terkait Naskah Akademik (NA) dari dua ranperda berjalan dengan lancar dan efektif.

Hal ini ditandai dengan banyaknya masukan serta saran yang diberikan oleh tokoh masyarakat yang notabene berasal dari petani yang tergabung dalam kelompok tani swadaya serta tamu undangan lainnya.

Defrino Anwar,S.H,M.Pd menjelaskan bahwa rancangan peraturan daerah ini merupakan bentuk payung hukum yang DPRD rencanakan untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan petani.

Lalu meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta memberikan kepastian hukum untuk masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. (tnl)