Bandung, Scientia – Pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) 2026 menuai kritik. Ketidakjelasan informasi agenda, jadwal kegiatan, hingga penempatan penginapan membuat sejumlah peserta dari berbagai daerah terlantar tanpa kepastian.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan dan tanggung jawab PB PMII sebagai penyelenggara forum nasional. Agenda yang semestinya menjadi ruang konsolidasi organisasi justru diwarnai persoalan teknis yang berdampak langsung terhadap kenyamanan dan hak peserta.
Salah seorang peserta Muspimnas, Muhammad Aldiansyah, mengungkapkan bahwa dirinya bersama sejumlah delegasi lainnya belum mendapatkan kejelasan mengenai pelaksanaan agenda. Informasi yang diterima peserta melalui rundown kegiatan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurut dia, ketidakjelasan juga terjadi terkait lokasi penempatan penginapan. Peserta tidak memperoleh informasi yang pasti mengenai tempat menginap maupun alur pelaksanaan kegiatan. Akibatnya, sejumlah delegasi kebingungan dan terlantar di lokasi kegiatan.
Persoalan ini dinilai tidak bisa dianggap sebagai kendala teknis biasa. Sebab, Muspimnas merupakan forum strategis organisasi yang melibatkan delegasi dari berbagai daerah dengan kebutuhan perjalanan, akomodasi, dan koordinasi yang harus dipersiapkan sejak awal.
PB PMII sebagai pemegang mandat kepemimpinan nasional semestinya memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan telah tersedia sebelum peserta tiba di lokasi. Kepastian jadwal, distribusi informasi, penempatan penginapan, hingga mekanisme persidangan merupakan tanggung jawab dasar panitia.
Terlebih, peserta yang hadir merupakan delegasi organisasi dari berbagai wilayah. Mereka telah mengalokasikan waktu, tenaga, dan biaya untuk mengikuti forum nasional tersebut. Karena itu, kepastian pelayanan dan informasi bukanlah fasilitas tambahan, melainkan bagian dari tanggung jawab penyelenggara.
Muspimnas juga memiliki kedudukan penting dalam menentukan arah kebijakan organisasi, konsolidasi gerakan, serta keberlanjutan kepemimpinan PMII. Buruknya pengelolaan kegiatan berpotensi mengganggu substansi forum yang seharusnya menjadi ruang permusyawaratan dan pengambilan keputusan.
Kritik terhadap penyelenggaraan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa PB PMII tidak boleh hanya berorientasi pada terlaksananya agenda secara seremonial. Kualitas penyelenggaraan harus diukur dari kemampuan organisasi memastikan seluruh delegasi dapat mengikuti forum dengan tertib dan memperoleh haknya secara layak.
PB PMII dituntut memberikan penjelasan terbuka mengenai persoalan yang terjadi. Terutama menyangkut ketidaksesuaian rundown, ketidakjelasan lokasi penginapan, serta tidak tersampaikannya informasi teknis kepada peserta.
Transparansi dan pertanggungjawaban menjadi penting agar persoalan serupa tidak terus berulang dalam agenda nasional organisasi. Apalagi, PMII merupakan organisasi kader yang menempatkan nilai tanggung jawab dan integritas sebagai bagian dari prinsip perjuangannya.
Muspimnas seharusnya menjadi ruang memperkuat persatuan kader, bukan justru meninggalkan delegasi dalam ketidakpastian. Kini, peserta menunggu sikap dan klarifikasi PB PMII atas buruknya koordinasi penyelenggaraan Muspimnas 2026.
Sebab, amanah organisasi tidak berhenti pada jabatan dan kewenangan. Ia juga diuji melalui kesanggupan mengurus kader yang datang dari berbagai daerah untuk menjalankan kepentingan bersama.(yrp)
![Anggota DPRD Sumbar, Fraksi PKB, Donizar.[foto:ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/09/Screenshot_2026-09-21-01-15-18-44_1c337646f29875672b5a61192b9010f92-120x86.jpg)

![Anggota DPRD Sumbar, Fraksi PKB, Donizar.[foto:ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/09/Screenshot_2026-09-21-01-15-18-44_1c337646f29875672b5a61192b9010f92-350x250.jpg)





