Padang, Scientia – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Padang, Yusri Latif, meminta seluruh kader dan anggota fraksi PKB DPRD Padang mengimplementasikan pemikiran sosialisme Islam H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati sebagai landasan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurut Latif, gagasan sosialisme Islam tidak boleh berhenti sebagai wacana intelektual setelah kegiatan bedah buku Sosialisme Islam: Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati. Pemikiran tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan politik dan kerja nyata yang menyentuh persoalan masyarakat.
“Tidak ada sosialisme yang lebih baik dari sosialisme Islam. Karena sosialisme Barat hanya mau keadilan di dunia, sedangkan Islam mau keadilan di dunia dan akhirat,” kata Yusri.
Ia menjelaskan, pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto tentang sosialisme Islam bertumpu pada tiga prinsip. Pertama, kekayaan tidak boleh hanya terkonsentrasi pada segelintir orang. Kedua, tidak boleh ada praktik pemerasan manusia atas manusia. Ketiga, setiap orang memiliki kedudukan yang sama.
Latif menilai, ketiga prinsip tersebut masih relevan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Padang. Ketimpangan ekonomi, pelayanan publik yang belum merata, hingga perlakuan terhadap kelompok masyarakat kecil menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian.
Ia mencontohkan, pemerintah tidak boleh membiarkan ada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan makan, sementara sebagian lainnya hidup dengan kekayaan berlimpah. Dalam konteks itu, ia menyebut zakat sebagai instrumen keadilan sosial, bukan sekadar kegiatan memberikan bantuan.
“Zakat itu bukan sedekah, zakat itu sistem keadilan,” ujarnya.
Latif juga menyoroti praktik penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merugikan masyarakat. Menurut dia, pejabat publik tidak boleh memanfaatkan kewenangannya untuk menekan rakyat. Begitu pula pengusaha terhadap buruh dan aparat terhadap pedagang kecil.
Dalam pelayanan pemerintahan, ia menegaskan seluruh warga harus memperoleh hak yang sama. Status sosial maupun pekerjaan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan kualitas pelayanan.
“Mau dia pedagang di Pasar Raya, ASN, atau petani di Koto Tangah, haknya sama untuk dilayani,” katanya.
Selain pemikiran Tjokroaminoto, Latif juga mengaitkan perjuangan sosialisme Islam dengan gagasan Ali Syari’ati tentang Islam sebagai ideologi pembebasan. Islam, menurut dia, tidak cukup dipahami sebatas pembahasan surga dan neraka, tetapi juga harus hadir dalam perjuangan membela kelompok tertindas atau mustad’afin.
Di Kota Padang, Latif menyebut kelompok tersebut antara lain pedagang kaki lima yang ditertibkan tanpa mendapatkan solusi tempat berusaha, buruh harian dengan kepastian upah yang belum jelas, serta anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan karena persoalan biaya.
“Kalau PKB tidak membela mereka, lalu siapa lagi yang akan membela?” ujarnya.
Ia kemudian meminta kader PKB Kota Padang menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam kerja politik yang konkret. Salah satunya melalui pengawalan pelayanan publik agar masyarakat tidak dipersulit ketika mengurus administrasi kependudukan, seperti KTP dan kartu keluarga, maupun perizinan usaha kecil.
Latif juga menyoroti penertiban pedagang kaki lima. Sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Padang yang bermitra dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), ia mengatakan penegakan aturan harus tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Menurut dia, pemerintah berhak melakukan penertiban terhadap aktivitas yang melanggar aturan. Namun, kebijakan tersebut harus disertai solusi, termasuk penyediaan lokasi berjualan yang layak bagi pedagang.
“Menertibkan PKL itu boleh, tapi harus kasih solusi. Kasih tempat yang layak, bukan cuma gusur,” katanya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Latif adalah transparansi dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ia meminta seluruh proses seleksi berjalan berdasarkan kemampuan dan ketentuan yang berlaku, bukan karena kedekatan politik.
“Rekrutmen ASN dan PPPK harus adil. Bukan karena tim sukses, tapi karena kemampuan. Semua anak Padang punya hak yang sama,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengutip pesan H.O.S. Tjokroaminoto tentang pentingnya menahan diri dari sikap berlebihan ketika masih banyak orang yang hidup dalam kekurangan.
“Berhentilah mengambil sebelum berlebihan, karena masih ada saudara kita yang belum makan,” ucapnya.
Bagi Latif, nilai sosialisme Islam juga memiliki hubungan erat dengan falsafah masyarakat Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Prinsip tersebut, menurut dia, harus tercermin dalam keberpihakan politik terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan keadilan.
“Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Dan sosialisme Islam itu adalah syarak yang membela rakyat,” tuturnya.(yrp)
![Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) yang diterbitkan Polsek Lubuk Alung, Polres Padang Pariaman.[foto:ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261109-WA00222-350x250.jpg)
