Jakarta, Scientia — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengusulkan dukungan investasi Danantara untuk mempercepat pengembangan sejumlah infrastruktur strategis di Sumbar. Usulan tersebut disampaikan Gubernur saat bertemu dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Sejumlah sektor yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan investasi tersebut meliputi pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dan kawasan Muara Padang, pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Sumbar.
Mahyeldi mengatakan, pengembangan berbagai infrastruktur tersebut merupakan bagian dari upaya Sumbar menyelaraskan potensi daerah dengan agenda pembangunan nasional, terutama dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Yang kita dorong adalah bagaimana potensi dan kebutuhan strategis Sumatera Barat dapat terhubung dengan agenda pembangunan nasional. Dengan dukungan investasi, kita ingin infrastruktur yang ada dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Untuk sektor energi, Pemprov Sumbar mengusulkan lima proyek dengan total kebutuhan investasi sekitar Rp5,35 triliun untuk periode 2027-2029. Kelima proyek tersebut meliputi PLTS Terapung Singkarak berkapasitas 50 MWac/76 MWp, PLTS Sijunjung Ground Mounted 50 MWac/76 MWp, PLTS Mentawai untuk dediselisasi sebesar 30 MWac/47 MWp yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS), PLTS Pessel Bukik Ameh 50 MW, serta PLTG Sijunjung Blok Sinamar berkapasitas 25 MW.
Menurut Mahyeldi, proyek-proyek tersebut diharapkan dapat memperkuat reserve margin sistem kelistrikan Sumbar, meningkatkan bauran energi baru terbarukan, mempercepat pemanfaatan potensi gas bumi, sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru. Khusus PLTS Mentawai, pengembangannya diharapkan dapat memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar diesel.
Di sektor kepelabuhanan, Mahyeldi mendorong pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur untuk memperkuat konektivitas logistik dan mendukung aktivitas industri, khususnya komoditas CPO. Pengembangan secara bertahap telah direncanakan melalui pembangunan dermaga baru, reklamasi kawasan, instalasi pipa CPO, serta breakwater hingga jangka panjang.
Gubernur juga menyampaikan potensi pengembangan kawasan Muara Padang yang diarahkan untuk sektor pariwisata dan rekreasi, kuliner, komersial dan ritel, jasa kreatif, serta properti dan perhotelan. Pengembangan kawasan tersebut antara lain didukung rencana pembangunan Maritime Center yang saat ini proses perizinannya tengah berjalan.
“Untuk mewujudkan semua ini tentu membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah siap menyiapkan dukungan yang diperlukan, baik dari sisi regulasi, tata ruang, lahan, maupun koordinasi dengan pemerintah pusat dan BUMN,” kata Mahyeldi.
Menanggapi usulan tersebut, COO Danantara Dony Oskaria menyampaikan bahwa sejumlah proyek yang ditawarkan Sumbar sejalan dengan prioritas Pemerintah Pusat sehingga sehingga dapat dipertimbangkan untuk diprioritaskan secara bertahap. Di antaranya pengembangan PLTS Mentawai, PLTG Sijunjung Blok Sinamar, serta percepatan penetapan beberapa WPR yang sebelumnya telah diusulkan.
“Beberapa yang disampaikan ini sesuai dengan prioritas pemerintah, sehingga layak untuk kita prioritaskan secara bertahap,” ujar Dony.
Khusus terkait pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur, menurut Dony, perlu terlebih dahulu diselaraskan dengan dokumen tata ruang Kota Padang. Revisi RTRW dan RDTR menjadi penting agar rencana pengembangan kawasan pelabuhan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan.
Ia juga melihat adanya peluang pemanfaatan material hasil galian pembangunan terowongan Tol Sicincin-Bukittinggi yang direncanakan sepanjang sekitar 5,8 kilometer untuk mendukung kebutuhan material dalam rencana perluasan kawasan Pelabuhan Teluk Bayur. Hal tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif dalam mendukung kebutuhan material untuk pengembangan kawasan pelabuhan.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara Pemprov Sumbar dan Danantara dalam mengidentifikasi serta merealisasikan peluang investasi strategis di Sumbar, khususnya yang memiliki dampak langsung terhadap ketahanan energi, konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. (adpsb)
