Fraksi PKB Setujui Penundaan Porprov Sumbar, Soroti Risiko Anggaran dan Kesiapan 11 Ribu Atlet

Padang, Scientia — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sumatera Barat menyetujui usulan penundaan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat yang dijadwalkan pada 2-14 Oktober 2026. Penundaan dinilai perlu untuk memastikan kesiapan atlet sekaligus menghindari persoalan anggaran di kabupaten dan kota peserta.

Anggota Fraksi PKB DPRD Sumbar, Donizar mengatakan, sikap tersebut diambil setelah pihaknya berdiskusi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten dan kota se-Sumatera Barat dalam audiensi bersama Komisi V DPRD Sumbar. Jum’at (19/9)

Dari pembahasan tersebut, kata Donizar, muncul aspirasi agar jadwal Porprov digeser sekitar satu bulan dari jadwal semula.

“Hasil diskusi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Sumbar untuk diusulkan agar pelaksanaan Porprov digeser kurang lebih satu bulan,” kata Donizar.

Menurut dia, penundaan bukan berarti kabupaten dan kota menolak pelaksanaan Porprov. Justru, daerah tetap menginginkan ajang olahraga tersebut digelar, tetapi terdapat persoalan kesiapan pembiayaan dan konsekuensi anggaran apabila pertandingan tetap dipaksakan berlangsung pada 2-14 Oktober.

“Pemprov adalah penyelenggara dan pesertanya kabupaten dan kota. Narasi bahwa kabupaten dan kota memboikot Porprov itu narasi yang sesat. Kabupaten dan kota sangat menginginkan Porprov dilaksanakan,” ujarnya.

Donizar mengatakan, persoalannya bukan pada ada atau tidaknya keinginan daerah untuk mengikuti Porprov, melainkan kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran untuk mengirim kontingen.

Apabila Porprov tetap dilaksanakan sesuai jadwal, kata dia, pemerintah kabupaten dan kota harus menanggung berbagai konsekuensi pembiayaan dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi itu berpotensi menimbulkan persoalan baru ketika anggaran daerah belum sepenuhnya siap.

“Secara penganggaran dan konsekuensi ketika dilaksanakan tanggal 2-14 Oktober akan berisiko,” katanya.

Karena itu, Fraksi PKB menilai penggeseran jadwal sekitar satu bulan dapat menjadi jalan tengah. Waktu tambahan tersebut dapat digunakan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan anggaran, sementara atlet memiliki kesempatan mempersiapkan diri secara lebih matang.

Donizar menekankan, Porprov bukan sekadar agenda seremonial pemerintah daerah. Di balik penyelenggaraan tersebut terdapat sekitar 11 ribu atlet yang akan bertanding dan membawa nama kabupaten maupun kota masing-masing.

“Jalan terbaik adalah diundur kurang lebih satu bulan agar meminimalkan risiko anggaran dan memastikan 11 ribu atlet bisa bertanding,” ujarnya.

Ia berharap usulan tersebut tidak dipandang sebagai upaya menghambat pelaksanaan Porprov. Sebaliknya, penyesuaian jadwal dinilai sebagai langkah untuk memastikan agenda olahraga tingkat provinsi itu dapat berjalan dengan dukungan anggaran yang lebih siap dan memberikan kepastian bagi para atlet.

“Jangan sampai persoalan jadwal justru membuat pelaksanaan Porprov menjadi tidak maksimal. Yang paling penting adalah atlet bisa bertanding dan seluruh daerah dapat berpartisipasi,” kata Donizar.

Usulan penggeseran jadwal tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Sumbar untuk dibahas bersama pihak terkait. Keputusan akhir mengenai perubahan jadwal Porprov tetap membutuhkan pembahasan antara pemerintah provinsi, DPRD, KONI Sumbar serta pemerintah kabupaten dan kota.(yrp)