Anggaran Diperketat, Donizar Minta Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jadi Korban Efisiensi

Padang, Scientia — Pemerintah daerah menghadapi tantangan menjaga pelayanan publik di tengah tuntutan efisiensi anggaran. Pada saat yang sama, kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terus berjalan.

Bagi Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PKB, Donizar, efisiensi tidak boleh diterjemahkan sebagai pengurangan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Di sektor pendidikan, Sumbar tengah mendapat perluasan program revitalisasi untuk 920 satuan pendidikan.

Pada saat bersamaan, persoalan biaya pendidikan masih menjadi perhatian. Donizar sebelumnya mendorong pendidikan gratis untuk SMA, SMK dan SLB karena jenjang tersebut menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan masih terdapat beban iuran yang dirasakan masyarakat.

Artinya, ketika anggaran diperketat, pemerintah justru harus semakin selektif menentukan apa yang wajib dipertahankan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan berada di dalam kelompok yang tidak boleh dikorbankan.

Donizar juga melihat persoalan anggaran dari sisi kebutuhan masyarakat. Dalam resesnya di Pasaman, warga menyampaikan persoalan sarana pendidikan, infrastruktur pertanian dan penanganan bantaran sungai. Aspirasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan daerah sangat beragam.

Karena itu, menurut Donizar, penganggaran harus berbasis prioritas. Program yang berdampak langsung kepada masyarakat harus dipertahankan. Sebaliknya, belanja yang tidak memberikan manfaat langsung perlu dievaluasi.

Prinsip itu penting karena ruang fiskal pemerintah daerah tidak tak terbatas. Jika anggaran terbatas, pertanyaannya bukan apakah pemerintah bisa menjalankan semua program sekaligus, tetapi program mana yang paling mendesak dan paling banyak menyentuh masyarakat.

Donizar menilai DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan prioritas tersebut benar-benar diterapkan. Efisiensi tidak boleh hanya menghasilkan angka penghematan dalam laporan keuangan.

Efisiensi baru bermakna jika pemerintah mampu menghemat belanja yang tidak prioritas tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Di bidang pendidikan, jangan sampai sekolah kekurangan fasilitas dasar. Di bidang kesehatan, jangan sampai puskesmas kekurangan obat atau tenaga. Dalam perlindungan sosial, jangan sampai keluarga miskin kehilangan bantuan karena alasan administratif.

Itulah sebabnya Donizar meminta kebijakan anggaran selalu kembali kepada kebutuhan masyarakat. Sebab, pada akhirnya APBD bukan sekadar angka. APBD adalah instrumen pemerintah untuk memastikan warga mendapatkan hak dasar mereka.(yrp)