Dharmasraya, Scientia.id – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan pra-pelaksanaan program “Ombudsman Bersama Selesaikan Pengaduan Masyarakat di Tempat” (BERADAT) di G-Coffee Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Rabu (15/4/2026).
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh berbagai elemen organisasi masyarakat, kepemudaan, hingga tokoh agama, mulai dari KNPI, BEM Undhari, GP Ansor, Pemuda Perti, HMI, hingga ormas keagamaan seperti Perti.
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, menjelaskan bahwa program BERADAT bertujuan untuk mengidentifikasi langsung permasalahan pelayanan publik di Ranah Cati Nan Tigo. Melalui program ini, Ombudsman ingin memastikan negara hadir lebih dekat untuk menyelesaikan kendala administrasi, kesehatan, hingga pendidikan secara instan.
“Kegiatan ini merupakan upaya preventif dan proaktif dari Ombudsman untuk menghimpun masukan serta potensi pengaduan dari masyarakat di Dharmasraya. Kami ingin instansi terkait hadir secara tepat saat pelaksanaan gerai pengaduan nanti,” terang Adel Wahidi.
Dalam sesi diskusi, kualitas pelayanan di RSUD Sungai Dareh mendapat kritik pedas. Presiden Mahasiswa Universitas Dharmas Indonesia (Undhari), Wulandari, meluapkan kekecewaannya terkait dugaan keterlambatan penanganan medis yang berujung maut bagi salah seorang rekannya.
“Nyawa tidak bisa dibeli dengan prosedur yang berbelit-belit. Kami sangat kecewa, salah satu teman kampus kami harus kehilangan nyawa diduga karena lambatnya respon dan pelayanan di RSUD Sungai Dareh. Ini bukan sekadar asumsi, survei yang kami lakukan melalui media sosial menunjukkan 70 persen responden menyatakan tidak puas terhadap pelayanan di sana,” tegas Wulandari.
Tak hanya isu kesehatan, Ketua GP Ansor Dharmasraya, Frengky Sandra, menyoroti masalah kesejahteraan guru di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Dharmasraya. Ia mempertanyakan mandeknya pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan THR sejak Januari 2026, padahal proses administrasi seperti SKAKPT telah rampung.
“Kami menerima aduan serius dari rekan-rekan guru Kemenag. Padahal per 9 Maret 2026 kemarin, seluruh ASN dan PPPK lulusan PPG 2025 sudah menyelesaikan proses SKAKPT. Bahkan, SKAKPT untuk bulan Januari dan Februari sudah terbit. Lalu apa kendalanya? Kenapa TPG dan THR belum cair sampai sekarang? Ini menyangkut dapur para guru. Kami minta Ombudsman menelusuri di mana letak sumbatannya, apakah ada unsur kelalaian atau maladministrasi di internal Kemenag,” tegas Frengky.
Baca Juga: Kapolres Dharmasraya Sambangi Rumah Raja Pulau Punjung, Perkuat Sinergi Kamtibmas
Melalui koordinasi pra-pelaksanaan ini, program BERADAT diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat Dharmasraya untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih akuntabel, responsif, dan transparan. (tnl)
