![Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas Rancangan APBD Tahun 2026.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/10/IMG-20251029-WA0000.jpg)
Menurut Donizar, kemandirian fiskal daerah tidak akan tercapai jika potensi yang ada di Sumbar hanya dibiarkan berjalan seadanya tanpa strategi pengelolaan yang terukur.
“Selama ini, masih banyak potensi pajak daerah yang belum tergarap maksimal. Padahal, secara regulasi itu menjadi kewenangan provinsi. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Ia mencontohkan, sejumlah potensi pajak seperti pajak air permukaan, pajak kendaraan alat berat, dan pajak hasil tambang masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan. Namun, perbaikan sistem pendataan dan pengawasan mutlak diperlukan agar potensi tersebut benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah.
“Jangan sampai kebocoran pajak terjadi karena lemahnya sistem. Pemerintah provinsi harus berani melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk digitalisasi sistem pajak daerah dan penegasan tanggung jawab bagi setiap OPD terkait,” tegas legislator asal Pasaman itu.
Selain sektor pajak, Donizar juga menyoroti sektor perkebunan dan pertambangan yang menjadi tulang punggung ekonomi Sumatera Barat. Ia menilai sektor ini perlu dikelola lebih produktif dengan memastikan nilai tambah ekonomi tetap berada di daerah.
“Selama ini kita terlalu bergantung pada penjualan bahan mentah. Ke depan, pemerintah daerah harus mendorong hilirisasi industri perkebunan, seperti pengolahan kelapa sawit dan karet di dalam daerah. Dengan begitu, manfaat ekonominya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Donizar.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap izin usaha pertambangan (IUP) agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi PAD. “Harus ada keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. SDA kita bukan untuk dieksploitasi tanpa arah, tetapi dikelola agar berkelanjutan,” tambahnya.
Donizar menilai, upaya peningkatan PAD tidak boleh sekadar menaikkan target angka pendapatan, tetapi harus disertai strategi konkret dan sinergi lintas sektor. DPRD, kata dia, siap mendukung kebijakan pemerintah daerah sepanjang berpihak pada kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Peningkatan PAD bukan sekadar hitungan anggaran, tetapi soal kemandirian daerah. Kalau potensi kita dikelola dengan benar, Sumatera Barat tidak perlu terlalu bergantung pada transfer pusat. Inilah semangat yang ingin kita bangun bersama,” pungkasnya.(yrp)
