Yusri Latif: Smart Surau Bisa Jadi Gerakan Moral Kolektif di Tengah Keterbatasan Anggaran

Padang, Scientia — Ketua DPC PKB Kota Padang yang juga Anggota DPRD Kota Padang, Yusri Latif, menilai kebijakan Pemko Padang menggencarkan program Smart Surau di tengah nihilnya anggaran program unggulan (progul) pada tahun 2026 merupakan langkah strategis dan bijak. Di saat kemampuan fiskal daerah terbatas akibat berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD), kata Latif, orientasi pembangunan harus beralih dari infrastruktur fisik menuju pembangunan moral dan karakter masyarakat.

“Ketika ruang fiskal kita sempit, maka pembangunan non-fisik terutama yang menyentuh akhlak dan karakter anak-anak kita adalah pilihan cerdas. Smart Surau bisa menjadi gerakan moral kolektif yang menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan dan sosial di tengah masyarakat,” ujar Latif kepada Scientia.

Menurutnya, situasi fiskal tahun 2026 harus dijadikan momentum untuk memperkuat fondasi sosial dan spiritual warga Padang. Ia menyebut, program Smart Surau tidak hanya relevan bagi pelajar, tetapi juga bagi ASN, guru, dan tokoh masyarakat yang menjadi teladan publik.

“Jika semua pihak ikut terlibat, bukan hanya siswa, maka Smart Surau dapat menjadi ekosistem pendidikan karakter yang berkelanjutan. Anak-anak akan melihat langsung bagaimana orang dewasa memberi contoh disiplin beribadah, menghormati waktu, dan menjaga lingkungan sosialnya,” tambahnya.

Latif menilai, pendekatan moral dan keagamaan seperti ini sangat sejalan dengan nilai-nilai lokal Minangkabau yang menempatkan surau sebagai pusat pembinaan generasi muda. Ia menyebut program tersebut sebagai bentuk “revolusi budaya” yang mampu memperkuat relasi antara pendidikan formal, keluarga, dan masyarakat.

“Surau itu simbol dari kemandirian dan kebersamaan. Kalau dulu dari suraulah lahir para ulama, pejuang, dan cendekiawan Minang, sekarang kita coba hidupkan lagi semangat itu lewat Smart Surau. Ini bukan sekadar program wali kota, tapi bisa jadi gerakan sosial bersama,” jelasnya.

Meski demikian, Latif mengingatkan agar Pemko Padang tetap memperhatikan aspek pengawasan dan kesinambungan program. Ia menilai, tanpa mekanisme evaluasi yang jelas, Smart Surau berisiko hanya menjadi seremoni tanpa dampak nyata.

“Pemko perlu melibatkan sekolah, komite pendidikan, dan Kemenag untuk memastikan pelaksanaan Smart Surau benar-benar berjalan efektif. Kita ingin hasilnya nyata: meningkatnya kedisiplinan, akhlak, dan kepedulian sosial anak-anak kita,” tegasnya.

Politisi PKB itu juga menekankan bahwa pembangunan moral dan spiritual tidak boleh menutup mata terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah tetap harus memastikan bahwa program pemberdayaan dan lapangan kerja tetap berjalan meskipun dengan skema yang lebih efisien.

“Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat masyarakat kehilangan semangat. Justru di sinilah kita diuji untuk kreatif dan gotong royong. Nilai-nilai itu juga bisa tumbuh dari Smart Surau,” pungkas Latif.(yrp)