Mesin Pengolah Sampah Pirolisis di Bukittinggi Diduga Tak Berfungsi Optimal

Bukittinggi, Scientia.id – Setelah dinyatakan resmi beroperasinya mesin pengolahan sampah sistem pirolisis di DLH Bukittinggi sejak 1 Mei 2025, namun berapa besaran biaya operasional angkut sampah ditekan ke TPA Kota Padang tak diketahui.

“Saya tidak tahu pengurangan biaya membawa sampah ke TPA dengan telah dioperasikan alat itu,” kata Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bukittinggi, Emilia Gusti ditemui di kantornya, Kamis (17/7/2025).

Selain mengaku tidak tahu biaya angkut sampah berhasil dihemat atas berkurangnya sampah Bukittinggi dibawa ke TPA Kota Padang, ia juga mengatakan, tidak mengetahui anggaran dana dihabiskan untuk biaya operasional mesin.

BACAJUGA

65 Kandidat Ketua DPC PKB se-Sumbar Bakal Ikuti UKK

Kamis, 16/4/26 | 20:48 WIB

KAN Pauh Kamba Diduga Cegah Pencalonan Warga, Status Adat Jadi Penghalang Pilwana

Kamis, 16/4/26 | 19:28 WIB

“Maaf saya tidak tahu, bagusnya langsung saja tanya ke Pak Kadis. Lebih detail semuanya, sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ya,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Bukittinggi, Aldiasnur terkesan sulit untuk ditemui. Ketika wartawan media ini telah berada di kantornya, yang bersangkutan tampak buru-buru pergi dengan mobil dinasnya.

Sekedar mengingatkan, negara berpotensi alami kerugian sekitar Rp10,4 miliar, jika mesin pengolahan sampah sistem pirolisis yang berada di DLH Bukittinggi, tak berfungsi dengan maksimal.

Asumsi ini terkait pasca resmi dioperasikan mesin pengolahan sampah sistem pirolisis sejak 1 Mei 2025, dimana ternyata kerja mesin belum sesuai yang diharapkan.

Kabid Pengolahan Sampah DLH Bukittinggi, Asrar Fernando saat ditemui di lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Kamis tanggal 17 Juni 2025, berucap, mesin sudah sekitar dua bulan ini resmi beroperasi.

“Sudah dua bulan lamanya resmi beroperasi. Sejak tanggal 1 Mei 2025 diresmikan beroperasinya,” ujar Asrar.

Mesin yang digadang-gadang dapat mengolah sampah sekitar 40 ton per hari dari total sampah yang dihasilkan Bukittinggi berkisaran 100 sampai 120 ton per hari itu, Asrar berucap, kinerja mesin belum optimal.

“Operasional belum optimal yang disebabkan kustomisasi peralatan menyesuaikan karakteristik sampah kota Bukittinggi,” tegas Asrar.

Dengan belum optimal itu, artinya target sampah apakah telah mampu mengolah 40 ton sampah per hari, Asrar belum bisa memberikan penjelasan, termasuk berapa efisiensi dana berhasil ditekan dalam pembiayaan operasional sampah dibawa ke TPA.

Asrar berpendapat mesin sudah beroperasi sejak 1 Mei 2025, dan pascaberoperasi secara resmi itu baru ketemu permasalahan di mesin.

Kata Asrar lagi, karena masih masa pemeliharaan, pihak rekanan bisa diminta untuk mengkustomisasi (masa pemeliharaan dalam proyek bisa dinegosiasikan dan disesuaikan-red).

Sebut Asrar lagi, salah satu contoh rekanan telah memperbaiki pada speed (kecepatan dalam pegerakan sampah,red), termasuk juga telah mengganti outosorter (mesin pemisah sampah,red).

Mesin pengolahan sampah sistem pirolisis telah dioperasikan baru diketahui adanya permasalahan di mesin, Asrar berkata bukan berarti dipertanyakan perencanaan yang tidak betul.

“Jangan dipertanyakan perencanaannya yang tidak betul. Karena ketika PU membeli tentu sesuai spesifikasi yang ada. Spek yang ada itu ya memang itu,” katanya.

Disampaikan Asrar juga bahwa pada alat screw conveyor (alat berfungsi memindahkan material dari satu tempat ke tempat lain,red) diperlukan perputaran dua arah, yang saat ini screw conveyor hanya satu arah.

Untuk diketahui, pengadaan alat tersebut berasal dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebesar Rp11 miliar.

Penggunaan dana di antaranya untuk pengadaan lahan sekitar Rp123 juta, pembangunan gedung pengolah sampah Rp2,8 miliar, untuk alat/mesin pengolah sampah Rp7,4 miliar dan Rp99 juta untuk pengawasan.

Baca Juga: Pemko Bukittinggi Salurkan Zakat Pendidikan bagi Pelajar SD/MI dan SMP/MTs

Pihak vendor telah memberikan jaminan atau surat garansi mesin selama 1 tahun dari PT Indopower International. Namun, jika mesin tak berfungsi bakal berpotensi merugikan negara. (*)