Pasaman Barat, Scientia.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali mencatat prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari BPK RI. Capaian ini menjadi yang kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putro, kepada Bupati Pasaman Barat Yulianto di kantor BPK Sumbar, Padang, pada Kamis (22/5/2025). Hadir pula Ketua DPRD Dirwansyah serta sejumlah pejabat penting lainnya dari Pemkab Pasaman Barat.
Capaian ini menjadi bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Bupati Yulianto menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Ini adalah buah dari komitmen bersama dalam menjaga integritas dan keterbukaan dalam setiap aspek keuangan daerah,” ujar Yulianto usai menerima laporan hasil pemeriksaan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah memberikan arahan serta masukan konstruktif dalam setiap proses pemeriksaan, yang menurutnya sangat membantu peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Rekomendasi dari BPK menjadi masukan penting untuk terus memperkuat sistem pengelolaan anggaran kita ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, Sudarminto Eko Putro mengapresiasi keberhasilan Pemkab Pasaman Barat dalam mempertahankan opini tertinggi ini. Ia menilai bahwa capaian ini mencerminkan konsistensi dan kesungguhan pemerintah daerah dalam membangun sistem keuangan yang sehat dan sesuai standar.
“Pemberian opini WTP ini didasarkan pada penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mencerminkan transparansi yang tinggi,” jelas Sudarminto.
Baca Juga: 30 Penjabat Wali Nagari Dilantik, Pemkab Pasbar Dorong Sinergi dan Prioritaskan Program Unggulan
Pemkab Pasaman Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efisien dan sesuai aturan. Opini WTP kesembilan ini menjadi motivasi baru untuk mempertahankan prestasi dan memperbaiki aspek yang masih perlu dibenahi.
