Ketua PJKIP Sumbar Apresiasi Dukungan DPRD Padang pada KIP

Padang, Scientia.id – komitmen baru muncul dari DPRD kota Padang dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini terungkap saat audiensi bersama pengurus perkumpulan jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang, Senin (18/11/204). Langkah ini mendapat apresiasi dari ketua PJKIP Sumbar, Almudazir yang menilai dukungan DPRD ini sebagai langkah maju bagi kota Padang.

“Selama lebih dari 10 tahun, pemerintah kota Padang belum pernah meraih predikat bahan pabrik Informatif dari Komisi informasi Sumbar. Dukungan DPRD ini menjadi sinyal positif untuk perubahan kedepan,” ujar Almudazir.

Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya menunjukkan transparansi, tetapi juga mencerminkan komitmen anti korupsi. Untuk itu, Almudazir mendorong percepatan pembentukan komisi informasi Kota Padang.

“Kehadiran komisi informasi tidak memerlukan anggaran besar tetapi dampaknya sangat signifikan untuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” tambahnya.

BACAJUGA

Wabup Iqbal Beberkan Strategi Agam Wujudkan Pemerintahan Terbuka dan Informatif

Rabu, 08/10/25 | 06:02 WIB

Informasi Adalah Amanah, Al Qur’an Jadi Kompas Etika Komunikasi

Senin, 21/4/25 | 14:02 WIB

Audiensi bersama DPRD kota Padang dalam pertemuan tersebut, rombongan PJKIP Kota Padang yang dipimpin ketua Yuliandri Chandra didampingi Sekretaris Arif Budiman Effendi dan Penasehat Zamri Yahya diterima oleh ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Wakil Ketua Mastilizal Aye, dan Jupri Makdang.

Yuliandri menegaskan pentingnya keterbukaan informasi untuk mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sementara itu, Zamri Yahya mengusulkan pembinaan bagi jurnalis lokal melalui program pelatihan seperti uji kompetensi dan workshop difasilitasi oleh DPRD.

Komitmen DPRD kota Padang Mastilizal Aye, Wakil Ketua DPRD menyampaikan komitmen DPRD untuk terbuka terhadap informasi. Menurutnya, keterbukaannya tidak hanya berlaku pada kegiatan kedewanan, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dalam tugas legislasi, pengawasan dan penganggaran.

“Kami mendukung penuh keterbukaan informasi, baik yang disampaikan masyarakat kepada kami maupun sebaliknya. Ini bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Baca Juga: KI Sumbar Usulkan Tiga Nagari ke Ajang Apresiasi Monev Desa 2024

Pertemuan ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang, sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah, jurnalis masyarakat.