BPS dan Kominfo Dharmasraya gelar FGD Pembinaan Statistik Sektoral

Dharmasraya, Scientia – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang diwakili oleh Sekda, Adlisman membuka acara Fokus Group Discusion (FGD) Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2024.

Acara ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati, yang diadakan oleh BPS bekerjasama dengan Kominfo Dharmasraya, pada hari Senin, (05/02/24).

Sekda mengucapkan terima kasih kepada BPS Kabupaten Dharmasraya bersama jajaeannya yang telah mengadakan kegiatan FGD pembinaan Statistik Sektoral, demo mewujudkan data yang akurat. Hal ini sejalan dengan Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia guna memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu yang dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan.

BACAJUGA

Yusri Latif: PKB Ingin Cetak Pejuang, Bukan Sekadar Kader

Rabu, 23/9/26 | 00:32 WIB

Tanggungjawab SPPG terhadap Siwa MTsN 1 Pariaman Keracunan MBG: Jenguk Korban dan Tanggung Biaya Perawatan

Selasa, 22/9/26 | 20:02 WIB

“Kebijakan terkait satu data Indonesia menuntut dibentuknya Forum Satu Data Indonesia, baik tingkat pusat, provinsi, serta daerah. Forum satu data akan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi daerah untuk penyelenggaraan satu data Indonesia,” kata Sekda.

Kegiatan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan pemahaman bagi unsur pejabat teknis yang mengelola data informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Dan sistem informasi data yang terintegrasi dapat terwujud.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistic sektoral. Badan Pusat Statistik sebagai Pembina data statistic telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Satatistik Sektoral (EPSS) tahun 2023 di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Dengan tujuan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistic sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistic sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Meningkatkan kualitas pelayanan public dibidang statistik pada instansi pusat dan pemerintah daerah.

“Hasil evaluasinya akan menjadi dasar penentuan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Dharmasraya. IPS merupakan ukuran output dan outcome tingkat keberhasilan penyelenggaraan statistic sektoral. Dan dapat menjadi salah satu indicator penilaian reformasi birokrasi pemerintah,” katanya lagi.

Perlu Perbaiki

Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemkab Dharmasraya tahun 2023 masih kurang dan banyak yang perlu diperbaiki.

Diharapkan FGD ini dapat memberikan informasi dan penjelasan, yang terkait dengan evaluasi tahun 2023.

Serta implementasi tahun 2024 ini, khusus untuk peningkatan nilai IPS diharapkan komitmen dari semua pihak yang terkait serta kontribusi sinergi.

Dan kerjasama yang baik antara BPS dan Pemkab Dharmasraya dan terwujudnya Sistem Statistik Nasional yang andal, efisien dan Satu Data Indonesia.

“Kepada seluruh instansi pemerintah agar lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistic sektoral dan penyediaan data yang akurat serta komprehensif pada sector masing-masing. Khusus untuk pemerintah daerah, data statistic sektoral sangat bermanfaat untuk perencanaan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam menjawab seluruh tantangan yang dihadapi,” bebernya.

Penyelenggaraan statistik yang baik sangat relevan dengan seluruh aspek pembangunan. Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

“Saya juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas upaya, dukungan dan komitmen dalam rangkaian pelaksanaan pembinaan statistic sektoral yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2022 dan 2023,” pungkasnya.(tnl)