Dharmasraya, Scientia.id — Roni Aprianto resmi menakhodai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Dharmasraya untuk periode 2026–2029. Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Nomor: 23/SK/PWI-SB/VII-2026 tentang Kepengurusan PWI Dharmasraya.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua PWI Sumatra Barat, Widya Navies, bertempat di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Pulau Punjung, Selasa (4/8/2026).
Dalam sambutannya, Roni menyoroti derasnya arus informasi di era media sosial dan disrupsi kecerdasan buatan (artificial intelligence), di mana sebuah berita dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Ia mengingatkan bahwa semakin cepat informasi bergerak, semakin tinggi pula nilai sebuah elemen yang tidak bisa direplikasi oleh mesin.
“Namun semakin cepat informasi bergerak, semakin mahal harga sebuah hal yang tidak bisa diproduksi oleh mesin kepercayaan,” pesannya.
Roni menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni pergantian kepemimpinan, melainkan awal dari pekerjaan berat untuk menjaga marwah profesi wartawan serta memastikan pers tetap memiliki tempat terhormat di tengah masyarakat.
Menurutnya, wartawan tidak boleh hanya menjadi pihak yang paling cepat menyampaikan informasi, melainkan harus memastikan informasi tersebut benar, berimbang, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Wartawan adalah penjaga nurani masyarakat,” ujar Roni.
Di tengah masyarakat yang semakin mudah menerima informasi tanpa verifikasi, pers justru dituntut untuk semakin disiplin terhadap fakta.
Arah kepemimpinan Roni di PWI Dharmasraya turut ditegaskan melalui komitmen posisi pers yang proporsional terhadap kekuasaan. Ia merumuskannya dalam kalimat tegas yang menjadi penanda arah organisasinya ke depan.
“Kami ingin menjadi mitra pembangunan, tetapi bukan corong kekuasaan. Kami ingin menjadi pengawas, tetapi bukan pencari kesalahan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa pers tidak harus selalu berseberangan dengan pemerintah, namun juga tidak boleh kehilangan jarak kritis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Pemerintah membutuhkan pers untuk menyampaikan program pembangunan, sekaligus membutuhkan kritik konstruktif untuk mengoreksi kebijakan yang luput dari perhatian. Semua itu dilakukan bukan atas dasar kebencian atau kepentingan golongan, melainkan karena fungsi pers berada di ruang publik.
Menyoroti persoalan internal, Roni mengajak insan pers di Dharmasraya untuk meninggalkan dikotomi media besar dan kecil, serta sekat antara wartawan senior dan junior.
“Yang ada hanyalah satu identitas yakni insan pers yang menjunjung tinggi Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kehormatan profesi,” katanya.
Untuk mewujudkan PWI sebagai rumah bersama, Roni menetapkan tiga agenda utama organisasi:
1. Peningkatan kualitas wartawan melalui pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi.
2. Memperkuat integritas organisasi.
3. Membangun kolaborasi yang sehat dengan pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil tanpa mengorbankan independensi.
Terkait perkembangan teknologi, Roni mengakui bahwa kecerdasan buatan dapat membantu tugas-tugas teknis seperti merangkum informasi dan mengolah data. Kendati demikian, pertimbangan jurnalistik mutlak memerlukan tanggung jawab manusia.
“Di era kecerdasan buatan dan media sosial, tantangan terbesar bukanlah siapa yang paling cepat memberitakan. Tantangan terbesar adalah siapa yang paling dipercaya,” ujarnya.
Menutup arahannya, Roni mengajak para wartawan untuk memandang profesi jurnalistik sebagai sebuah bentuk pengabdian sosial yang memiliki dampak nyata terhadap reputasi, kebijakan, dan kehidupan masyarakat.
“Jadikan pena sebagai jalan pengabdian, kamera sebagai saksi kejujuran, dan berita sebagai cahaya yang menerangi kehidupan masyarakat,” pungkasnya. (*)
