Padang, Scientia – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai menyusun arah kebijakan fiskal untuk 2027 dengan menempatkan pemulihan ekonomi pascabencana sebagai salah satu prioritas utama. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin, 6 Juli 2026.
Dokumen tersebut menjadi dasar pembahasan APBD 2027 yang diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah, memperluas inklusi sosial, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan ekonomi dan ancaman bencana yang masih membayangi Sumatera Barat.
Mahyeldi mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2025 tercatat sebesar 3,37 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.
Menurut dia, perlambatan tersebut dipicu oleh tekanan ekonomi global dan nasional yang diperparah oleh rangkaian bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrem yang mengganggu aktivitas produksi, distribusi, hingga mobilitas masyarakat.
“Perlambatan ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi makro secara global dan nasional, serta terjadinya serangkaian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang secara langsung mengganggu aktivitas produksi, distribusi, serta mobilitas masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi,” kata Mahyeldi.
Meski pertumbuhan ekonomi melambat, Mahyeldi menyebut sejumlah indikator sosial justru menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan turun dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa. Ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Gini Ratio juga membaik menjadi 0,280.
Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,52 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar juga meningkat menjadi 77,27 dan tetap berada di atas rata-rata nasional.
Menurut Mahyeldi, capaian tersebut menunjukkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kita jalankan bersama telah tepat sasaran dan efektif dalam menjaga daya tahan rumah tangga,” ujarnya.
Berangkat dari kondisi tersebut, Pemprov Sumbar mengusung tema pembangunan 2027, yakni “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.”
Tema itu diterjemahkan ke dalam sejumlah prioritas pembangunan, mulai dari percepatan transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM, peningkatan akses terhadap layanan dasar, hingga penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Mahyeldi menegaskan kebijakan anggaran tahun depan disusun menggunakan pendekatan money follows program. Dengan pendekatan itu, belanja daerah akan dipusatkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk mendukung mitigasi risiko bencana dan percepatan pemulihan wilayah terdampak.
“Alokasi anggaran dan perancangan kebijakan tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip money follows program, dengan memberikan prioritas penuh pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana secara tangguh,” katanya.
Dari sisi pendapatan, pemerintah provinsi menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem perpajakan, penguatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Sementara itu, belanja daerah akan diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, pengembangan sektor pariwisata, serta percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong hilirisasi sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas antarwilayah, percepatan investasi, pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi hijau sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,77 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,71 triliun. Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan, APBD Sumbar 2027 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.
Mahyeldi berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya menjaga disiplin fiskal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Kami berharap pembahasan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.(yrp)
