Wali Kota Padang Tegaskan Dirut PDAM Bekerja Secara Profesional

Padang, Scientia—- – Perumda AM Kota Padang menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Padang terkait Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh Direktur Utama Perumda AM Hendra Pebrizal bersama Kajari Padang Koswara, dan disaksikan Wali Kota Padang Fadly Amran, di ZHM Premiere Hotel, Selasa (12/5/2026).

Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan, sinergi dan dukungan dari Kejaksaan Negeri Padang sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah yang baik.

BACAJUGA

Pengurus DPC PKB Padang Dikukuhkan, Yusri Latif: Siap Serap Kebutuhan Masyarakat

Rabu, 14/10/26 | 15:14 WIB

Fenomena Kabut Asap di Sumbar, Donizar: Jangan Tunggu Ada Korban

Rabu, 14/10/26 | 13:36 WIB

“Kami apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Negeri Padang yang selama ini telah memberikan legal opinion, asistensi, serta pengawalan terhadap visi pembangunan Kota Padang,” ujarnya.

Fadly Amran berharap, melalui kerja sama ini Perumda AM Kota Padang dapat terus berkembang menjadi perusahaan yang profesional dan sehat.

Menurutnya, perusahaan daerah harus diarahkan menjadi lebih profesional agar mampu menarik investasi dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda AM Kota Padang Hendra Pebrizal menyampaikan, kerja sama dan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Padang sangat membantu perusahaan, terutama dalam proses penagihan tunggakan rekening air pelanggan.

“Target kami adalah, meningkatkan pendapatan perusahaan dengan tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sangat terbantu dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan Negeri Padang,” katanya.

Kajari Padang Koswara menyampaikan, kerja sama antara Kejaksaan Negeri Padang dan Perumda AM Kota Padang sejatinya telah lama terjalin.

Ia berharap, melalui kerja sama ini dapat meningkatkan kepatuhan pelanggan dalam memenuhi kewajibannya.

“Kami dari kejaksaan siap mendampingi pemerintah daerah, maupun BUMD dalam penyelesaian persoalan hukum perdata dan tata usaha negara, karena ini bagian dari upaya bersama dalam menjaga aset daerah serta mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Koswara.(Ade)