DPRD Sumbar Dorong Penguatan SOP Kebencanaan dan Validasi Data RTLH

PADANG — Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat menekankan pentingnya penguatan standar operasional prosedur (SOP) penanganan bencana serta validasi data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai prioritas kebijakan ke depan.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja, Kamis (26/3).

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Dony Harsiva Yandra, mengatakan pengalaman bencana yang terjadi sepanjang 2025 harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem mitigasi.

Menurutnya, kesiapsiagaan tidak boleh bersifat situasional, melainkan harus dituangkan dalam perencanaan yang matang, mulai dari regulasi, SOP yang aplikatif di lapangan, hingga dukungan anggaran yang memadai.

BACAJUGA

Dari Politisi ke Negarawan, Halim Iskandar Tekankan Arah Kaderisasi PKB di Muscab Sumbar

Senin, 13/4/26 | 22:57 WIB

Tim Lupak Polres Dharmasraya Sikat 5 Pelaku Narkoba di Sungai Kambut

Minggu, 12/4/26 | 14:27 WIB

“Mengingat kondisi geografis Sumatera Barat yang rawan bencana, mitigasi dan penanganan dampak harus menjadi instrumen utama dalam perlindungan masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, sepanjang 2025 tercatat berbagai kejadian bencana alam yang didominasi banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrem. Secara rinci, terdapat 37 kejadian banjir, 75 kejadian kebakaran hutan dan lahan, dan 15 kejadian cuaca ekstrem. Selain itu, juga terjadi 5 kejadian tanah longsor, 1 kejadian kekeringan, serta 2 kejadian gelombang pasang atau abrasi.

Selain sektor kebencanaan, Komisi IV juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data perumahan, khususnya terkait RTLH. DPRD mendorong Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Langkah ini dinilai penting guna menghasilkan basis data yang akurat dan terintegrasi terkait jumlah RTLH, kawasan kumuh, serta akses sanitasi dan listrik masyarakat.

“Data yang valid menjadi dasar utama agar intervensi anggaran benar-benar tepat sasaran dan bisa diukur dampaknya setiap tahun,” katanya.

Dony, yang juga politisi Partai Demokrat, menegaskan bahwa kejelasan data akan memudahkan pemerintah dalam menghitung penurunan angka kemiskinan dan tingkat ketidaklayakan hunian secara lebih terukur.

Berdasarkan data terakhir, jumlah RTLH di Sumatera Barat masih mencapai 110.218 unit pada 2023, yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Dari sisi kinerja, Komisi IV mencatat realisasi program dan anggaran OPD mitra kerja pada 2025 secara umum berada di atas 90 persen, dengan rata-rata mencapai 95 hingga 96 persen.

Selain itu, DPRD juga mencermati tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebagian besar telah diselesaikan oleh OPD terkait, baik berupa pengembalian kerugian daerah, penyelesaian administrasi, maupun penyempurnaan regulasi.

Komisi IV menilai capaian tersebut menunjukkan perbaikan tata kelola. Namun, DPRD menekankan bahwa ke depan perencanaan program harus lebih berorientasi pada dampak nyata, tidak hanya pada tingkat serapan anggaran.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah OPD, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), bersama mitra kerja lainnya.