Dugaan Perilaku Asusila Oknum Guru ASN, Donizar Desak Kadisdik Sumbar Lakukan Pemberhentikan

Padang, Scientia – Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) dari Fraksi PKB, Donizar, mengecam keras dugaan tindakan asusila yang melibatkan pasangan sesama jenis dan diduga dilakukan oleh seorang oknum guru SMA di Kota Padang. Ia menilai peristiwa tersebut telah mencederai nilai moral masyarakat Minangkabau dan mencoreng dunia pendidikan.

Donizar meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumbar untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk memberhentikan sementara oknum guru yang diduga berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, sambil menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut.

“Dunia pendidikan harus menjadi teladan moral bagi generasi muda. Jika benar oknum tersebut ASN dan guru, maka ini sangat memprihatinkan dan perlu ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujar Donizar, Senin (15/12).

Ia menambahkan, tindakan tegas menjadi semakin penting mengingat Sumatera Barat saat ini masih berada dalam kondisi darurat bencana. Menurutnya, masyarakat membutuhkan keteladanan dan empati dari para aparatur negara, bukan perilaku yang justru memicu kegaduhan publik.

Peristiwa ini mencuat setelah beredar sebuah video di media sosial, salah satunya diunggah melalui akun Instagram reels bernama matarakyatsumbar_id. Dalam video tersebut terlihat dua orang laki-laki digerebek di toilet Masjid Syarif Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, pada Senin siang (15/12).

Salah satu dari dua pria yang terekam dalam video tersebut terlihat mengenakan pakaian dinas ASN dengan lambang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Video itu dengan cepat menyebar dan menuai beragam reaksi dari masyarakat.

Donizar menegaskan, proses penanganan kasus ini harus mengedepankan aturan hukum dan disiplin ASN yang berlaku, serta dilakukan secara profesional dan transparan. “Kami meminta aparat dan instansi terkait bertindak cepat, objektif, dan sesuai prosedur, agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Sumbar maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait status dan penanganan oknum guru yang dimaksud.(yrp)