Firdaus Minta Capaian Fiskal Pemprov Harus Nyata Dirasa Masyarakat

Padang, Scientia – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali meraih capaian positif dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi terbaru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 14 November 2025 menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja daerah Sumbar berhasil melampaui rata-rata nasional, menempatkan provinsi ini dalam jajaran terbaik secara nasional.

Data Ditjen Bina Keuangan Daerah mencatat realisasi pendapatan APBD Sumbar sudah mencapai 83,11 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 79,58 persen. Sementara realisasi belanja daerah mencapai 74,28 persen, melampaui rata-rata nasional 64,43 persen.

Kemendagri juga mencatat peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari optimalisasi pajak kendaraan bermotor, perbaikan sistem penagihan retribusi, hingga pemanfaatan layanan digital pajak daerah.

Menanggapi capaian tersebut, Ketua DPW PKB Sumbar sekaligus Anggota DPRD Sumbar, Firdaus, memberikan apresiasi namun dengan catatan penting. Ia menegaskan bahwa kinerja fiskal yang tinggi tidak boleh berhenti sebagai sekadar capaian administratif, melainkan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang saat ini sedang berjuang memulihkan diri dari bencana hidrometeorologi.

“Kita tentu bangga dengan capaian ini. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana angka-angka itu diterjemahkan menjadi program yang nyata dirasakan masyarakat, bukan hanya menjadi prestasi di atas kertas,” tegas Firdaus di Padang.

Menurut Firdaus, percepatan belanja pemerintah harus diarahkan untuk memperkuat pemulihan daerah terdampak bencana, mempercepat perbaikan infrastruktur, dan memastikan layanan publik berjalan optimal. Ia menekankan agar daerah-daerah sulit dijangkau juga menjadi prioritas, bukan hanya wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan.

“Masih ada daerah yang sampai hari ini sulit diakses akibat bencana. Mereka juga harus mendapat perhatian. Jangan sampai mereka merasa ditinggalkan, padahal kita berbicara soal kinerja anggaran yang tinggi,” ujarnya.

Firdaus juga mengingatkan bahwa percepatan belanja tidak boleh mengorbankan akuntabilitas. Ia meminta seluruh OPD untuk menjaga transparansi dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran.

“Percepatan itu penting, tetapi kualitas dan akuntabilitas tetap nomor satu. Jangan sampai mengejar serapan anggaran membuat kita abai pada mutu dan manfaatnya,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa DPW PKB Sumbar akan mendorong fraksi di DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan, terutama terhadap program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lapisan bawah.

“Kinerja fiskal yang bagus harus menjadi pintu masuk memperbaiki pelayanan publik. Itulah yang harus kita kawal bersama,” ujarnya.

Firdaus berharap capaian fiskal Pemprov Sumbar tidak hanya menjadi kebanggaan teknokratis, tetapi benar-benar menjadi energi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Capaian ini adalah modal kuat. Tinggal bagaimana kita memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat paling kecil,” tutupnya.(yrp)