Firdaus menyebut, filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang menjadi dasar kebijakan Pemprov Sumbar bukan sekadar simbol. Ia melihat pendekatan ini berhasil diimplementasikan dalam bentuk nyata, salah satunya lewat pembangunan zona kuliner halal, penyediaan fasilitas ramah muslim, serta mendorong UMKM bersertifikasi halal.
“Kami di PKB melihat bahwa wisata halal ini bukan cuma soal branding, tapi ini identitas. Ini cerminan dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat kita. Jadi sudah seharusnya pemerintah hadir memperkuat itu,” ujar Firdaus saat dimintai tanggapan. Kamis, (9/10)
Menurut Firdaus, Sumbar memiliki keunggulan tersendiri dalam mengembangkan wisata halal karena didukung oleh budaya yang memang sejak lama menjunjung tinggi nilai keislaman. Dengan dasar tersebut, katanya, sektor pariwisata dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa kehilangan jati diri.
“Ini bukan mengikuti tren global semata. Kita justru memelopori. Sumbar bisa jadi contoh bahwa pariwisata dan nilai religius itu bisa jalan beriringan,” tambahnya.
Firdaus juga mengapresiasi langkah Pemprov Sumbar yang menggandeng berbagai lembaga seperti Bank Indonesia, KNEKS, dan KDEKS dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan wisata syariah. Baginya, kolaborasi lintas sektor seperti ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi yang adil dan berbasis nilai.
“Kita perlu dorong terus literasi ekonomi syariah, terutama bagi pelaku UMKM. Mereka bukan hanya butuh akses pasar, tapi juga pemahaman yang kuat soal prinsip-prinsip syariah,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan event seperti Minangkabau Halal Festival yang menurutnya mampu menjadi ruang edukasi yang menyenangkan dan membumi. Ia berharap ke depan, acara semacam ini diperluas ke kabupaten/kota lain agar manfaatnya semakin merata.
Terkait akan digelarnya Konferensi Wakaf Internasional di Sumbar pada November 2025, Firdaus menyebut ini sebagai langkah strategis dan berkelas. Ia menilai Sumbar siap tampil di level global dan menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya urusan keagamaan, tetapi juga instrumen penting dalam membangun ekonomi umat.
“Wakaf itu kekuatan besar yang selama ini kurang dimaksimalkan. Dengan forum ini, saya harap akan lahir gagasan-gagasan segar dan konkret, bukan hanya seremonial,” ucapnya.
Sebagai pimpinan partai politik di tingkat provinsi, Firdaus menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada nilai, budaya, dan keberlanjutan.
Ia menyebut, ke depan tantangan akan semakin kompleks, dan karena itu, semua pihak – baik birokrat, politisi, pelaku usaha, maupun masyarakat harus berada dalam satu barisan.
“Politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi bagaimana kita memastikan kebijakan yang diambil memberi manfaat luas dan sejalan dengan nilai yang kita yakini bersama,” sebutnya.
Dengan pencapaian Sumbar yang kini berada di posisi ketiga Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2023 dan menjadi Juara Umum Anugerah Adinata Syariah, Firdaus optimis Sumbar akan semakin dikenal sebagai poros wisata halal nasional dan internasional.
“Sudah saatnya kita tidak hanya dikenal sebagai negeri budaya, tapi juga sebagai pusat peradaban halal yang menginspirasi dunia,” pungkas Firdaus.(yrp)