Padang, Scientia.id – Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan kantor DPRD Sumbar turut menjadi perhatian anggota DPRD Sumbar, Donizar. Ia menilai, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi tersebut merupakan suara yang harus didengar oleh pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Donizar menegaskan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan adalah hal yang mendesak. Menurutnya, lembaga pemerintah harus mampu menghadirkan etika dalam menjalankan roda birokrasi agar tidak sekedar bekerja secara administratif, tetapi juga berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kita sepakat bahwa pemerintah perlu diperbaiki, terutama dalam hal etika dan tata kelola yang lebih baik. Etika dalam pemerintah itu penting, karena dari sanalah muncul kepercayaan publik,” ujar Donizar pada Scientia.id, Sabtu (30/8).
Lebih lanjut, Donizar juga menyoroti jeritan masyarakat terkait persoalan infrastruktur di berbagai daerah. Menurutnya, masyarakat daerah masih menghadapi banyak keterbatasan karena pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu memberikan layanan maksimal.
“Banyak masyarakat di daerah yang mengeluh tentang infrastruktur, mulai dari jalan hingga fasilitas dasar lainnya. Ini jeritan yang harus diperhatikan pemerintah pusat,” ungkap Donizar.
Donizar menambahkan bahwa akan masalah tersebut salah satunya terletak pada dana perimbangan yang belum optimal diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Menurut Donizar, kalau kasih dana yang lebih proporsional akan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih maksimal dalam pembangunan.
“Pemerintah pusat harus betul-betul memperhatikan dana perimbangan daerah. Kalau alokasinya tepat, daerah pasti mampu memberikan layanan maksimal kepada masyarakat,” jelas Donizar.
Donizar menegaskan, suara rakyat yang salurkan melalui aksi demonstrasi tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia menekankan bahwa jeritan rakyat harus dijawab dengan kebijakan nyata, bukan sekadar retorika.
Baca Juga: Tiga Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung DPRD Makassar Usai Aksi Ricuh
“Kita tidak ingin jadikan masyarakat hanya jadi catatan belaka. Ini harus menjadi alarm bagi kita semua, terutama bagi pemerintah, agar lebih PK dan responsif terhadap kebutuhan rakyat,” tutup Donizar. (*)
