Penjaga Sekolah di Solok Sampaikan Aspirasi, Pemkab Janjikan Solusi

Kabupaten Solok, Scientia.id – Pemerintah Kabupaten Solok menggelar audiensi dengan anggota Forum Komunikasi Penjaga Sekolah (FKPS) pada Selasa (26/8/2025) di Ruang Rapat Wakil Bupati. Pertemuan ini membahas kejelasan status dan penempatan tenaga penjaga sekolah.

Kehadiran perwakilan FKPS dari berbagai kecamatan disambut Wakil Bupati Solok H. Candra didampingi Sekretaris BKPSDM Marcos Sophan. Audiensi tersebut menjadi ruang bagi para penjaga sekolah menyampaikan aspirasi, mengingat selama ini mereka tercatat sebagai Pengelola Umum dalam administrasi, meski faktanya menjalankan tugas sebagai penjaga sekolah.

Dalam sambutannya, Wabup Candra mengapresiasi kontribusi para penjaga sekolah dalam mendukung jalannya pendidikan di Kabupaten Solok. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti masukan yang ada, termasuk meninjau ulang formasi jabatan dan penempatan tenaga penjaga sekolah.

“Kami memahami meski nomenklaturnya Pengelola Umum, namun kenyataannya Bapak/Ibu tetap bertugas sebagai penjaga sekolah. Hal ini akan kami kaji bersama perangkat daerah terkait agar fungsi penjaga sekolah berjalan optimal sesuai kebutuhan lapangan,” kata Candra.

BACAJUGA

Pemkab Solok Lantik Pejabat Administrator, Wabup Tekankan Inovasi dan Kolaborasi

Kamis, 16/10/25 | 06:38 WIB

Buka Konferensi Cabang PGRI Gunung Talang, Kepala Disdikpora Elafki: Guru Harus Menjadi Pendidik dan Pelayan bagi Murid

Selasa, 14/10/25 | 14:52 WIB

Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Marcos Sophan menyoroti pentingnya kejelasan formasi, terutama bagi tenaga honorer K-2 berijazah SMP. Ia menekankan, peran penjaga sekolah sangat vital dan patut mendapat pengakuan layak.

“Kami ingin menegaskan bahwa terlepas dari istilah administratif, tugas Bapak/Ibu tetap penjaga sekolah. Masukan ini akan kami bawa ke instansi terkait agar ada solusi terbaik, baik secara regulasi maupun struktur kerja pemerintahan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, perwakilan FKPS menyampaikan sejumlah kekhawatiran terkait status kepegawaian dan sistem absensi yang dinilai belum mencerminkan realitas tugas lapangan. Mereka juga berharap tidak ada stigma terhadap latar belakang pendidikan para penjaga sekolah.

“Kami berharap tidak ada pandangan merendahkan hanya karena banyak dari kami berijazah SMP. Kami ingin dihargai atas dedikasi menjaga sekolah, serta ada kejelasan status yang mengakui peran kami,” ungkap salah seorang perwakilan.

Baca Juga: Pemkab Solok Lepas Mahasiswa Studi ke Timur Tengah, Serahkan Reward Umroh dan Beasiswa

Audiensi ditutup dengan komitmen Pemkab Solok untuk terus menjalin komunikasi dengan FKPS serta menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Pemerintah menegaskan siap mencari solusi adil dan membangun sistem yang mengakomodasi seluruh elemen pendukung pendidikan di Kabupaten Solok. (*)